Citra Jokowi Tak Sehebat Keuangan DKI, BPK Beri Predikat WDP

TRANSINDONESIA.CO – Pencitraan Joko Widodo sebgaai Gubernur DKI Jakarta begitu sentra ke pelosok negeri, namun kinerja atau pengaturan keuangannya tidaklah sekaliber pemberitaan yang begitu mengelu-elukannya.

Sebuah peringatan bagi pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Setelah 2 kali berturut-turut mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), prestasi itu tidak dapat dipertahankan. Hasil pemeriksaan laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013, BPK memberikan predikat  Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Ini menurun dari opini yang diberikan pada dua tahun terakhir yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” terang anggota V BPK, Agung Firman Sampurna yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Agung menjelaskan, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2013, menggunakan metode Risk Based Audit yang komprehensif dilandasi asas integritas, independensi, dan profesionalisme yang tinggi.

Predikat WDP diberikan BPK karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap. “Berindikasi adanya kerugian senilai Rp59,23 miliar, antara lain Belanja Operasional Pendidikan, Kegiataan Penataan Jalan Kampung, dan Biaya Pengendalian Teknis Kegiatan,” ujar dia.

Penurunan opini Laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta ini dianggap sebagai peringatan. “Ini merupakan peringatan kepada pemprov untuk memperbaiki kinerja supaya bisa diraih WTP lagi pada tahun yang akan datang,” terang Ketua DPRD Ferrial Sofyan, saat menutup rapat paripurna itu.(pi/sof)