Lahan di Kalbar Habis

Kawasan hutan di Kalimantan Barat.(ist)

TRANSINDONESIA.CO – Wanaha Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat lahan di Provinsi Kalimantan Barat saat ini sudah habis, karena perizinan untuk industri ekstraktif sudah dikeluarkan, seperti perkebunan sawit, pertambangan, dan IUPHHK.

“Dari total lahan di Kalbar seluas 14,7 juta hektare tercatat sekitar 13,6 juta haktare sudah dikeluarkan izinnya untuk industri ekstraktif (industri dengan bahan baku dari alam sekitar),” kata Eksekutif Daerah Walhi Kalbar Anton P Widjaya di Pontianak, Selasa (3/6/2014).

Dari seluas 13,6 juta hektare itu, terdiri 378 izin perkebunan sawit seluas 4,9 juta hektare, 721 izin pertambangan dengan luas 5,07 juta hektare, dan 76 IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dengan luas 3,6 juta hektare.

“Bila luas perizinan tersebut ditambahkan dengan wilayah konservasi yang mengedepankan prinsip zero access seluas 3,7 juta hektare, maka tidak ada lagi tanah dan ruang hidup tersisa di Kalbar,” katanya.

Bahkan, ada kekurangan tanah seluas 2,6 juta haktare, sehingga perubahan tata ruang yang idealnya bertujuan memastikan kecukupan ruang bagi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya rakyat, justru direkayasa untuk memastikan luasnya investasi industri ekstraktif.

Walhi Kalbar mencatat mulai tahun 2011 hingga 2013 terjadi protes masyarakat sebanyak 128 terkait krisis ekologi dan konservasi areal budi daya menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Sebagian protes masyarakat terhadap pembukaan lahan sawit selalu diselesaikan dengan campur tangan aparat keamanan yang represif dan proses kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak sawit dan mempertahankan tanahnya,” katanya.

Hingga saat ini, konflik antara pihak masyarakat dan pihak perkebunan sawit melalui jalur hukum itu tidak ada satupun yang berakhir dengan kemenangan masyarakat.

“Seluruh masyarakat yang terlibat dalam kasus perkebunan selalu masyarakat yang dikalahkan, dalam pengertian tergusur, terusir, tidak mendapat ganti rugi lahan, ditahan, kehilangan tanah, dan terputus dengan sumber-sumber budaya mereka,” katanya.(ant/tan)