IPW Desak Kapolri Cabut Kebijakan Masuk Polisi Dibawah Nilai Standar
Pendaftaran masuk Bintara Polisi.(yan)
TRANSINDONESIA.CO – Indonesia Police Watch (IPW) menyesalkan penurunan standar nilai dan tinggi badan untuk masuk Kepolisian Negarai RI dan standar untuk Akademi Kepolisian (Akpol) dari 7,25 menjadi 6,5 dan untuk Bintara dari 6,5 menjadi 6 atau dibawah rata-rata standar nasional yakni, 6,12.
Bahkan, untuk Provinsi Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur standar nilai masuk Bintara hanya 5,8.
“Untuk masuk Polisi Wanita (Polwan) standar tinggi badan juga diturunkan dari 1,6 meter menjadi 1,5 meter,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam siaran persnya kepada Transindonesia.co di Jakarta, Minggu (25/5/2014).
Dikatakannya, untuk tahun 2014 ini, Polri menurunkan standar tersebut akan menjadikan anggota Polri kedepan dapat tidak lebih profesional dan rendahnya sumber daya akibat penurunan standar tersebut.
“IPW sangat menyesalkan penurunan standar nilai ini, karena akan menurunkan kualitas Polri ke depan,” tambah Neta.
Di internal Polri lanjut Neta, penurunan ini menimbulkan pro kontra yang dikhawatirkan penurunan nilai ini sebagai kesengajaan untuk menjaring anak pejabat agar bisa lolos masuk Akpol.
“Beberapa waktu lalu Polri juga pernah menurunkan standar tinggi badan untuk masuk Akpol, sehingga sejumlah anak pejabat bisa lolos masuk Akpol,” katanya.
Elit-elit Polri kata Neta, hanya beralasan penurunan standar nilai masuk Akpol ini karena pemerintah juga menurunkan standar hasil Ujian Nasional, dari 6,35 menjadi 6,12, dengan standar tertinggi 9,7.
Sehingga jika standar nilai tetap dipertahankan 7,25, elit Polri khawatir hanya sedikit
lulusan SLTA yang berminat mendaftar ke Akpol. Alasan ini sangat aneh dan sangat tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Dari pantauan IPW, minat masuk Akpol sangat tinggi dari tahun ke tahun, walau standar nilainya 7,25. Di Jakarta misalnya, walau kuota masuk Akpol hanya 30 orang, yang mendaftar bisa menjadi 300 hingga 400 orang. Angka yang lebih besar terlihat dalam pendaftaran Bintara,” tambah Neta.
Bagi IPW, tidak ada alasan Polri untuk menurunkan standar nilai tersebut karena bagaimanapun Polri harus lebih profesinal dimasa mendatang, teramsuk sumber daya dan kemampuan tiap anggotanya.
“Ini kebijakan apa?, Kapan polisi mau berubah, kapan Polri akan berkualitas dan profesional, jika kader-kader kepolisian yang dijaring standarnya rendah dan dibesarkan dengan cara-cara yang tidak benar serta penuh rekayasa,” kata Neta.
IPW mendesak Kapolri Jenderal Pol Sutarman mencabut kebijakan menurunkan standar nilai untuk masuk Polisi.
“Kapolri harus beran mencabut kebijakan itu, percuma saja masyarakat menuntut Polri untuk profesional dan punya nilai lebih kalau untuk masuk Polri saja kemampuannya dibawah rata-rata,” ucap Neta.(yan)