Jangan Libatkan Asing dalam Penentuan Capres-Cawapres

 

TRANSINDONESIA.CO – Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Fathor Rasi mengemukakan pembahasan capres dan cawapres jangan melibatkan pihak asing demi menjaga kemandirian bangsa.

“Kemandirian bangsa sudah lama menjadi impian rakyat, pasalnya banyak bidang dan sektor kehidupan masyarakat Indonesia ditentukan pihak asing, baik langsung maupun tak langsung,” kata  Fathor Rasi kepada pers di Jakarta, Sabtu (3/5/2014).

Dia mengatakan, jika dalam proses pembahasan dan penentuan pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2014 juga melibatkan pihak asing atau dilakukan di negara lain, sungguh sangat memprihatinkan.

“Urusan capres-cawapres mestinya dilakukan di Tanah Air. Jangan libatkan pihak asing, sebab jika itu dilakukan, pemerintahan akan dipengaruhi dominasi kepentingan asing,” katanya.

Fathor mengaku, dirinya mendengar info rencana pertemuan pembahasan mengenai pendamping capres PDIP Joko Widodo atau Jokowi akan dilakukan Ketua umum PDIP Megawati dengan Jusuf Kalla (JK) di Malaysia.

“Apabila pertemuan itu belum dilakukan, sebaiknya dibatalkan saja dan masalah itu dibicarakan di dalam negeri. Namun jika pertemuan telah terjadi, saya menyesalkan dan ikut prihatin,” ujar Fathur.

Menurut dosen yang tergabung dalam Forum Intelektual Bebas ini, mestinya Megawati dan petinggi PDIP memahami kondisi psikologis hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang sering “panas-dingin” karena persoalan TKI dan adanya klaim sejumlah hasil karya budaya Indonesia .

“Harusnya pimpinan PDIP belajar dari sejarah dan dinamika hubungan RI-Malaysia yang oleh sebagian masyarakat, Malaysia dinilai arogan terhap Indonesia,” kata Fathor.

Menyinggung makin menguatnya JK sebagai calon pendamping Jokowi, Fathor hanya mengingatkan bahwa PDIP harus belajar dari sejarah politik dan pemerintahan Indonesia yang belum lama berlalu, yaitu ketika pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla berkuasa.

“Jika Megawati dan juga Jokowi luluh oleh desakan agar menjadikan JK sebagai cawapres, maka hanya elektabilitas yang didapat, tetapi saat memerintah, PDIP tidak bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat karena kepentingan JK, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan akan lebih menonjol,” katanya.

Fathor menegaskan, apabila benar-benar pasangan Jokowi-JK diresmikan, sebagai duet capres yang diusung PDIP-NasDem dan beberapa partai yang akan bergabung, maka apa yang disebut ‘kawin  paksa’ benar-benar terjadi.

“PDIP dan pimpinannya telah dipengaruhi oleh lembaga survei dan pengamat yang terus meyakinkan bahwa pasangan Jokowi-JK sangat ideal. Sejarah akan membuktian kemudian bahwa sejumlah kendala akan menghadang efektivitas pemerintahannya,” Fathor.(ant/fer)