1500 Ton Karet Sumut Terancam Gagal di Ekspor

Produksi karet diperkebunan masyarakat.(dok)

TRANSINDONESIA.CO,  Medan – Sekitar 1500 ton karet asal Sumatera Utara (Sumut) yang akan diekspor, terancam gagal terkirim ke luar negeri dikirim melalui pelabuhan Belawan, karena sebab adanya aksi mogok kerja dari Angkutan khusus pelabuhan (Angsuspel) Belawan yang saat ini sedang berlangsung.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo). Sumut, Edy Irwansyah mengatakan,  rata-rata setiap bulannya terdapat 45 ribu ton karet yang diekspor dari Sumut atau sekitar 3000 kontainer. Sedangkan dampak dari mogok tersebut baru terasa satu hari ini saja.

“Belum tahu apakah ini berdampak sampai besok. Tapi kalau mereka masih terus mogok, bisa saja kegiatan ekspor terhambat hingga lama,” kata Edy Irwansyah seperti dikutip dari laman Ikaberita.com, Senin (14/4/2014).

Diketahui, saat ini Angsuspel Belawan melakukan mogok kerja sebagi bentuk protes terhadap keputusan KPPU yang mengenakan sanksi denda Rp 2,9 miliar terhadap 13 perusahaan jasa angkutan organda dengan tuduhan kartel (monopoli) di Pelabuhan Belawan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan bongkar muat barang di Belawan tertunda.

Menurut Edi, terdapat banyak dampak dari aksi mogok yang dilakukan Angsuspel antara lain meningkatnya biaya pengeluaran dari para eksportir. Sebab biaya inap barang yang akan meningkat serta terhambatnya pembayaran barang dari pengusaha luar negeri.

“Selain itu, aksi ini juga akan berdampak pada tingkat kepercayaan pengusaha luar terhadap Indonesia yang berkurang,” katanya.

Untuk itu, lanjut Edi, pihaknya akan segera menghubungi Kementrian Perdagangan untuk menjamin kelancaran arus barang.

Humas Belawan International Container Terminal (BICT), Teuku Irfansyah, mengatakan, pihaknya belum bisa menghitung kerugian dari aksi mogok Angsuspel itu, sebab banyak kapal yang masih ada melakukan melakukan pemuatan.

“Kerugian material belum ada. Tapi kerugian utama adalah citra Indonesia dimata Internasional. Meski sampai sekarang belum ada yang komplain. Begitupun kita sudah antisipasi sejak dini, koordinasi antara instansi yang bertanggungjawab. Pemerintah harus dapat menyikapi secepatnya,” ujar Irfansyah. (dhon/surya)