Indonesia Berdakwah

PPATK Temukan Transaksi Caleg Mencurigakan

santosoWakil Ketua PPATK Agus Santoso.(dok)

 

 

TRANSINDONESIA.co, Jakarta : Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tidak mau kalah dengan aturan yang sudah dibuat, meski tidaak bisa melakukan audit dana kampaye parpol atau caleg, tapi pekerjaannya tetap dilakukan.

Alhasil, menemukan sejumlah transaksi mencurigakan dari para caleg peserta pemilu. Temuan ini akan dianalisis dan diteruskannya kepada penegak hukum (PH).

“Ya, kami sudah melihat ada transaksi mencurigakan dari caleg antara lain hubungan transaksi dalam jumlah nominal yang signifikan dari caleg ke rekening oknum political exposed persons yang menjadi pengurus Parpol. Hal-hal seperti ini tentu kami cermati dan apabila sudah menjadi Laporan hasil analisis tentu kami teruskan ke penegak hukum”, ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso di Jakarta, Senin (3/3/2014).

Menurut Agus, PPATK bekerja atas dasar laporan yang tertuang dalam UU TPPU. Dari laporan itu kemudian ada transaksi yang digolongkan sebagai mencurigakan. Sedang kriteria Political Exposed Persons (PEP’s), adalah para pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN ke KPK.

“Jadi pengurus atau anggota parpol yang menjadi pejabat di eksekutif atau anggota parlemen itu mereka semua adalah PEP’s. Mereka itu dikategorikan sebagai high risk costomers sehingga diberi tanda flag (bendera),” jelas Agus.

Terkait laporan dana kampanye, PPATK menyambut baik informasi yang disampaikan Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah mengenai informasi keuangan Caleg (Formulir DK 13). Menurutnya, PPATK, KPU dan Bawaslu sudah ada pertukaran MoU untuk pertukaran informasi tersebut.

Agus mengatakan bahwa setelah masa tenggat pelaporan dana kampanye berakhir, Minggu tanggal 2 Maret kemarin, maka PPATK akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait hal ini.

“Diharapkan dalam minggu depan, setelah data laporan Rekening Dana Kampanye Parpol dikompilir secara lengkap oleh KPU, maka kita akan mengadakan rapat koordinasi. Kita beri kesempatan kepada KPU untuk mengkompilir laporan-laporan itu dulu,” ujarnya.(met)

 

Share

TRANS POPULER

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.