Perusahaan Harus Bayar sesuai UMK

Tolak upah murah.(dok)

TRANSINDONESIA.CO, Medan : Perusahaan di kota Medan harus bayar upah sesuao upah minimum kota (UMK) 2014 sebesar Rp1.851.000 dan memenuhi hak-hak normatif bagi buruh.

Hal ini dikatakan Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin  diacara Milad Pekerja Persaudaraan Muslimin Indonesia (PPMI) Kota Medan, IndraSyafei dihalaman kantornya dijalan Pulau Sumatera, Medan, Sabtu (22/3/2014).

“Untuk kesejahteraan buruh, perusahaan harus menjalani aturan yang berlaku. Jangan macam-macam, karena pemerintah akan tetap mengontrol perusahaan-perusahaan di Medan,” katanya.

Tidak hanya pemerintah, kata Dzulmi, serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di Medan juga harus kritis terhadap permasalahan ketenaga kerjaan yang terjadi di Medan, Sumatera Utara.

“Meskipun kritis, tapi apapun pekerjaan yang kita lakukan dan dimanapun kita bekerja, kita harus siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab memberikan kontribusi pada tempat kita bekerja. Sebagai wadah buruh, saya berharap wadah ini bukan hanya mencari tandingan atau sebagai bentuk perlawanan saja, tapi lebih bagaimana membuat buruh nyaman bekerja diperusahaannya,” tuturnya.

Dia berharap, serikat buruh bisa memperjuangkan hak-hak normative para buruh seperti, jaminan sosial dan upah sesuai UMK.

“Kami pemerintah mengapresiasi kegiatan apapun bentuknya untuk mensejahterakan buruh. Buruh yang harus membesarkan daerahnya sendiri, penghasilan bertambah dan inilah yang kita sinergikan. Pemerintah akan  tetap mengontrol perusaahaan,” ujarnya.

Ketua DPC PPMI Kota Medan, Indra Syafei mengungkapkan, saat ini buruh masih diombang ambingkan oleh sekelompok perusahaan atau dijadikan kepentingan sekelompok orang. Oleh karenanya, dia berharap serikat buruh yang ada di Medan bersatu untuk melakukan presure-presure (tekanan) kepada perusahaan.

“Di Negara lain, buruh menjadi tuan rumah dinegaranya sendiri. Tapi, di Medan buruh masih diombang ambing oleh kepentingan sekelompok perusahaan. Kalau serikat buruh yang ada di Medan bersatu, saya optimis kedepannya kita bisa mewarnai pergerakan buruh,” ungkapnya.

Dia berharap, semua serikat buruh yang ada di Medan bersatu untuk memperbaiki nasib buruh. Salah satunya adalah mendorong wakil rakyat di DPR untuk meningkatkan anggaran ke sektor Dinas Tenaga Kerja Medan.

“Kita memiliki wakil rakyat yang bukan buruh. Permasalahan buruh kebanyakan hanya diterima saja, tapi tidak ditindak lanjuti. Saya berharap, dengan milad PPMI ini serikat buruh semua bersatu untuk mendorong peningkatan anggaran di Disnaker Medan,”ujarnya.(don/surya)