TRANSINDONESIA.CO, Jakarta : Aktivis perempuan Fikiriyah Rasyidi mengatakan calon legislatif perempuan yang nantinya terpilih pada Pemilu 2014 mampu mengoptimalkan perannya untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan perempuan di berbagai sektor
“Legislator perempuan jangan sampai hanya menjadi pemanis, dan ujung-ujungnya sama seperti yang lain, terjerembab dalam bui karena korupsi,” kata perempuan muda yang sedang berusaha menyelesaikan pendidikan pascasarjananya ini.
Fikriyah mengatakan beberapa sektor kebijakan publik khususnya pembangunan dan hukum perlu didorong supaya memperhatikan kebutuhan perempuan, sebagai jenis mayoritas di negara ini.
“Coba kita lihat, di berbagai lokasi pelayanan publik, pasar, terminal dan lokasi lainnya, ibu-ibu pusing mencari tempat khusus untuk menyusui anak mereka, atau mencari kain untuk menutupinya. Kita lihat kaum perempuan yang memakai rok panjang susah menaiki bus, coba kalau ada trotoar khusus. Belum lagi masih ada beberapa institusi yang melarang perempuan mengenakan jenis pakaian tertentu saat kerja,” kata aktivis yang juga direktur Lembaga Studi Islam dan Kebudayaan (LSIK) ini.
“Dalam ranah hukum, hukuman pelaku kekerasan terhadap perempuan, terutama seksual, masih sangat rendah. India baru-baru ini menghukum pemerkosa seumur hidup. Di Indonesia, seorang ayah yang tak terhitung memperkosa anak kandungnya cuma dapat hukuman 7 tahun. Legislator perempuan harus sanggup melihat ini,” ujarnya.
Keterwakilan perempuan harus mampu memulyakan perempuan. Fikriyah yakin bahwa para pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah mayoritas perempuan.
“Tidak masuk akal jika yang mayoritas justeru diabaikan hak-haknya,” katanya.
“Apabila kebutuhan kaum perempuan tidak diperhatikan, akan ada ketimpangan sosial. Misalnya, jika perempuan bodoh, dapat dipastikan mayoritas penduduk akan bodoh. Sebab, mereka lahir dari ibu yang bodoh, sebagai pendidik pertama.”
“Artinya, tidak adil jika mengabaikan hak-hak dan kepentingan melindungi perempuan.”
“Harapan itu ada pada legislator perempuan, karena sejak merdeka, negara kita didominasi legislator laki-laki. Selama itu, situasi yang harus dialami perempuan masih seperti ini,” pungkasnya.(rim/sus)