Kemko Polhukam Sebut Tiongkok Klaim Wilayah Natuna
Pulau di Laut China Selatan.(afp)
TRANSINDONESIA.co, Kepri : Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengklaim wilayah perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ke dalam peta wilayah negeri Panda tersebut.
Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara Tiongkok dan Filipina.
“Sengketa ini akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna,” kata Asisten Deputi I Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Masekal Pertama TNI Fahru Zaini saat berkunjung ke Natuna, Rabu (12/3/2014).
Ia menjelaskan, Tiongkok telah menggambar peta sebagian perairan Natuna di wilayah Laut Tiongkok Selatan masuk ke peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan dalam paspor terbaru milik warga Tiongkok juga sudah dicantumkan.
“Yang dilakukan oleh Tiongkok ini menyangkut zona wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, kami datang ke Natuna ingin melihat secara nyata strategi komponen utama pertahanan NKRI, yaitu TNI, terutama dalam kemampuan, kekuatan dan gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah ini,” jelasnya.
Menurut dia, bukan hanya wilayah Indonesia saja yang dipetakan oleh Tiongkok, tetapi juga negara lain yang berbatasan dengan perairan Laut Tiongkok Selatan seperti, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, serta Thaiwan.
“Namun Tiongkok tidak mau berterus terang terhadap koordinat mana yang masuk wilayah mereka,” katanya.
Dalam rangka terjaganya keutuhan NKRI, tegas dia, kebhinekaan kebangsaan di wilayah terdepan seperti Kabupaten Natuna perlu diperkokoh.
“Wilayah yang berada di perbatasan, seperti Kabupaten Natuna, persatuan dan kesatuan antar-warga maupun etnis, perlu diperkokoh. Persatuan antar-warga perlu dijunjung tinggi, ini dimaksudkan supaya tak mudah disusupi atau diadu domba oleh negara lain,” ujarnya.
Ia mengatakan, letak Indonesia sangat strategis, baik lautnya maupun udaranya. Setiap hari selalu ramai dilewati oleh kapal maupun pesawat negara lain.
“Dari letak yang bagus ini, bisa menjadi keuntungan, bahkan juga kerugian, itu tergantung kita dalam mengimpletasikannya dalam bernegara, NKRI adalah harga mati,” tuturnya.(ant/ful)