Caleg Perempuan Bali Pilih Kampanye Door to Door
Ilustrasi wanita Bali.(dok)
TRANSINDONESIA.co, Denpasar : Calon legislatif (caleg) perempuan dari Provinsi Bali cenderung memilih metode kampanye dengan jalan berdialog secara terbuka dan door to door (dari rumah ke rumah).
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali Dewa Ayu Sri Wigunawati, sela-sela acara Gerakan Perempuan Membangun Peradaban Indonesia Bersih dari Korupsi, di Denpasar, Jumat (7/3/2014), mengatakan, kampanye dialogis dari pintu ke pintu akan jauh lebih efektif dalam menyampaikan pesan dari parpol maupun figur kepada konstituen dibandingkan lewat pengerahan massa.
Ditambahkan, caleg perempuan itu ada segmennya tersendiri sehingga tidak mesti diisi oleh kaum hawa yang ahli orator di lapangan.
“Dengan kampanye dialogis berupa konsep ramah keluarga, pemilihnya pun nanti akan lebih memahami, karena cara itu lebih kepada pendekatan dari hati ke hati,” katanya.
Sementara, lanjut Dewa Ayu, untuk kampanye terbuka yang biasanya dilakukan para caleg laki-laki lebih kepada memperlihatkan pamer kekuatan massa yang dimiliki masing-masing parpol peserta pemilu.
Yang mengkhawatirkan dari kampanye terbuka itu, kata Dewa Ayu, potensi konflik tinggi, ditambah seusai kampanye yang biasanya dibarengi aksi kebut-kebutan di jalan tanpa helm. Kondisi tersebut tentu sangat rentan menimbulkan kecelakaan serta mengganggu keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.
Selain itu, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa kampanye terbuka sering dikatakan sebagai “dagelan politik” karena tidak jelas siapa yang seharusnya hadir, apakah anggota parpol atau konstituen yang belum tersentuh sosialisasi.
“Biaya yang dikeluarkan tak kalah tinggi dan hubungan dengan konstituen seakan bersifat transaksional karena berhenti sebatas pemberian uang transportasi dan konsumsi saat kampanye,” katanya.
Seperti diketahui, jumlah caleg perempuan di Bali yang masuk dalam daftar calon tetap sebanyak 1.186 orang atau sama dengan 36,7 persen dari total caleg dari Bali yang maju ke DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI.(oki)