Soal Surat Edaran Pengampunan Korupsi, Basrief Arief Bungkam

Basrief Arief Kepala Kejaksaan Agung, Basrief Arief.(mi)

 

 

TRANSINDONESIA.co, Jakarta : Kepala Kejaksaan Agung, Basrief Arief, tidak berkomentar ketika ditanya terkait payung hukum dan tindakan tegas terhadap surat edaran pengampunan terhadap kasus-kasus korupsi dengan dalil Restorative Justice pada 2010 belum ditarik.

Surat yang menurut Jaksa Agung Basrief Arief merupakan surat biasa ini dijanjikan akan direvisi mengingat beredarnya surat tersebut menimbulkan polemik di masyarakat.

Basrief yang bungkam soal surat edaran tersebut justru menjelaskan restorative justice berlaku tidak hanya bagi kasus koruptor tapi juga untuk kasus pidana umum lainnya.

Mantan ketua tim pemburu koruptor ini membeberkan alasan munculnya kebijakan itu sebab dana yang dikeluarkan dalam penyidikan jauh lebih besar dari kerugia negara.

Basrief mencontohkan, salah satu kasus yang merugikan negata Rp300 ribu dan dilakukan penyidikan dengan biaya Rp78 juta.

“Bukan saya merumuskan, pada dasarnya kita ingin memprioritas kasus besar. Sudah dilakukan kajian, ini akan dirumuskan lagi,” katanya.

“Surat edaran itu adalah surat biasa yang disampaikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus),” jelasnya, Selasa (18/2/2014).(mtv/am)

 

Bagikan

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TransIndonesia.co