Rp5,6 M Dana Retribusi Sampah Kota Medan Diduga Diselewengkan

Retribusi Sampah

 

TRANSINDONESIA.co, Medan : Retribusi sampah Kota Medan, Sumatera Utara,  tahun 2013 diduga diselewengkan sebesar Rp5,6 miliar, akibat banyaknya pengutipan retribusi tanpa melalui karcis resmi yang dikeluarkan Dinas Kebersihan Kota Medan.

“Ini berdasarkan temuan BPK. Saat ini kami sedang verifikasi dana retribusi sampah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut,” ujar Asisten Umum Setdako Medan Ihwan Habibi Daulay kepada wartawan di Medan, Jumat (14/2/2014).

Pengutipan retribusi sampah di Kota Medan yang diserahkan Dinas Kebersihan ke kecamatan semenjak tahun lalu ternyata menuai masalah. Diduga banyak pengutipan retribusi tanpa melalui karcis resmi yang dikeluarkan Dinas Kebersihan.

Anehnya, tidak pernah ada sisa karcis yang dikembalikan, sehingga kuat dugaan terjadi korupsi uang sampah. Akibatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini tidak sesuai target. Tahun lalu target PAD dari retribusi sampah sebesar Rp21 miliar. Namun realisasi PAD dari sektor ini tahun lalu hanya sekitar 82%.

“Tahun ini target masih sama dengan tahun lalu. Namun sejauh ini pengutipan belum berjalan karena ada rencana pengutipan retribusi dikembalikan lagi ke Dinas Kebersihan,” kata Ihwan.

Menurutnya, pelaku utama dugaan penyelewengan retribusi kebersihan itu adalah lurah dan mandor pengutip uang retribusi sampah. Sebab mereka yang melakukan pemungutan di lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat.

“Tapi ini masih diverifikasi. Jadi belum bisa dipastikan jumlahnya berapa dan kapan selesai,” katanya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Medan, Jufri Nasution, ketika dikonfirmasi menjelaskan, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan telah melakukan penyelidikan soal dugaan korupsi retribusi sampah yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara. Hal ini menyusul dikeluarkannya hasil audit BPKP Sumut soalnya kerugian negara Rp5,6 miliar dari sektor retribusi sampah ini.

“Secara resmi hasil audit BPKP itu belum ada kita terima. Akan tetapi kita akan meminta itu, kita akan melakukan penyelidikan soal adanya indikasi korupsi pada retribusi sampah Kota Medan ini,” katanya.

Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan, Pardamean Siregar, mengatakan, dana retribusi sampah tidak menjadi wewenang Dinas Kebersihan Medan. Sebab, pihaknya hanya memberi karcis ke kecamatan dan berikutnya masing-masing kecamatan mengutip retribusi ke masyarakat.

“Uang yang dikutip itu langsung diberikan kecamatan ke kas Pemko Medan. Jadi kita tidak ada wewenang kepada uang retribusi itu. Lihat uangnya saja kita tidak pernah,” pungkasnya. (don)

Bagikan

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TransIndonesia.co