Pembahasan Revisi KUHP Minta Dihentikan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

KPK BWIlustrasi.(istimewa)

 

TRANSINDONESIA.co, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Ada tiga alasan yang bisa dijadikan dasar untuk menghentikan pembahasan revisi KUHAP yang dilakukan di Komisi III yang ketua kelompok kerjanya Azis Syamsudin dari Golkar, yaitu pertama waktu yang sempit dibanding masalah yang substansial dan kompleks,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, melalui pesan singkat di Jakarta, kemarin.

Menurut Bambang, waktu kerja DPR periode 2009–2014 hanya tersisa 108 hari kerja, padahal daftar isian masalah (DIM) cukup banyak, yaitu sekitar 1.169 butir, ditambah pasal yang dibahas sangat banyak.

“Alasan kedua, naskah yang ada di tangan KPK masih jauh memadai karena mampu menjelaskan secara utuh masalah fundamental KUHAP mendatang dan solusi penanganannya,” tambah Bambang.

Naskah yang dimaksud Bambang adalah naskah akademik tahun 2012 yang berasal dari tim penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Ketiga, rakyat sang pemilik kedaulatan justru disingkirkan dalam seluruh pembahasan yang saat ini terjadi. Begitu juga KPK sebagai user tidak pernah sekali pun diajak berpartisipasi,” ungkap Bambang.

Salah satu butir yang memicu kontroversi dalam RUU KUHAP adalah kewenangan luar biasa bagi hakim pemeriksa pendahuluan (hakim komisaris) untuk lanjut atau tidaknya penuntutan, penyitaan, dan penyadapan dalam suatu proses pidana (termasuk kasus korupsi). Hakim komisaris juga punya kewenangan menangguhkan penahanan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang atau orang.

12 Isu Penting

Setidaknya, ada 12 isu penting yang yang menjadi polemik dalam RUU KUHAP yang berpotensi melemahkan atau memangkas kewenangan KPK. Pertama, dihapuskannya ketentuan penyelidikan.

Kedua, KUHAP berlaku terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Ketiga, penghentian penuntutan suatu perkara. Keempat, tidak memiliki kewenangan perpanjangan penahanan pada tahap penyidikan. Kelima, masa penahanan tersangka lebih singkat.

Keenam, hakim dapat menangguhkan penahanan yang dilakukan penyidik. Ketujuh, penyitaan harus izin dari hakim. Kedelapan, penyadapan harus mendapat izin hakim.

Kesembilan, penyadapan (dalam keadaan mendesak) dapat dibatalkan oleh hakim. Kesepuluh, putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Kesebelas, putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi. Kedua belas, ketentuan pembuktian terbalik tidak diatur.

Menurut data Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi Hukum, hanya ada 12–13 orang yang hadir dari anggota panitia kerja dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, menegaskan pihaknya tidak akan mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Amir juga mengatakan Kementerian Hukum dan HAM akan mengajak KPK untuk membahas bersama revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Sebab saya kira tidak ada orang yang berakal waras sekalipun yang berani menganulir kewenangan-kewenangan KPK,” kata Amir di Gedung DPR, Jakarta, pertengahan pekan kemarin.

Amir mengharapkan semua pihak bersama-sama menginventarisasi pasal-pasal yang dianggap menjadi penghalang KPK dalam menjalankan tugasnya. Ia menjelaskan KPK merupakan badan khusus yang memiliki kewenangan tersendiri sehingga diperlakukan dengan aturan khusus.

“Kenapa tidak kekhususannya itu kita gunakan karena manakala KPK itu hanya menangani ratusan kasus, sementara KUHAP ini diperlukan oleh perlindungan jutaan warga kita di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Amir.

Perlindungan itu, ujar Amir, sesuai dengan konvensi internasional terhadap hak asasi manusia terkait batas penahanan.

“Tidak boleh orang ditahan begitu saja untuk jangka waktu panjang, kemudian dilepas saja seperti tidak ada masalah. Nah khusus untuk KPK, saya mengerti ada kewenangan khusus masalah penahanan,” ujarnya.

Untuk itu, Amir meminta KPK duduk bersama untuk membahas permasalahan KUHAP. Yang terpenting, ujar Amir, aturan tersebut sesuai dengan HAM.(rm/fer)

Bagikan

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TransIndonesia.co