Mendagri Dianggap Melunak soal Bupati Buton Utara

Mendagri

 

TRANSINDONESIA.co, Jakarta :  Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo, mengkritik sikap Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang dinilai melunak dalam menyikapi polemik pembangunan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggar.

Kritik Arif terkait polemik pembangunan Ibu Kota Butur yang dianggap melanggar UU nomor 14/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Butur, yang diubah seenaknya oleh Bupati Butur Ridwan Zakariah. Belakangan, Mendagri dinilai tak konsisten karena “merestui” pelanggaran oleh Ridwan melalui revisi Peraturan Pemerintah.

“Seharusnya Mendagri konsisten dengan UU Pembentukan Buton Utara,” tegas Arif di Jakarta, Minggu (2/2/2014).

“Mendagri dan Bupati jangan sampai melanggar UU.”

Arif pun mengingatkan bahwa tidak bisa sebuah UU soal pembentukan daerah diubah oleh sebuah PP sebab UU posisinya lebih tinggi daripada PP.

Masalahnya, belakangan informasi menyatakan Mendagri akan membuat PP yang tujuannya mengubah Ibu Kota Buton Utara dari Buranga ke Ereke. Padahal UU secara jelas menyatakan Ibu Kota Butur adalah Buranga.

“Posisi UU tidak bisa digantikan oleh PP. Karena itu, jika Bupati Buton Utara ingin memindahkan Ibu Kotanya harus dilakukan perubahan UU tentang Buton Utara,” tegas Arief.

“Dan harus dihindari kemungkinan munculnya gejolak akibat pemindahan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara tersebut.”

Seperti diketahui, awalnya, berdasarkan surat Nomor 700/3784/SJ tertanggal 19 Juli 2013, Mendagri Gamawan Fauzi memerintahkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera memproses tindakan pelanggaran dan pembangkangan oleh Bupati Butur yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dan Putusan MK Nomor 19/PUU-X/2012 tertanggal 18 Juli 2012.

Hal itu terkait keputusan sepihak dari sang bupati mengalihkan Ibu Kota Butur ke Ereke. Padahal secara jelas UU menyebutkan bahwa Ibu Kota Butur adalah di Buranga. Namun belakangan informasi beredar menyatakan Kemendagri justru ingin mengeluarkan PP yang melegalkan pemindahan Ibu Kota itu.(bs/fer)

Bagikan

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TransIndonesia.co