IPW Nilai KPK Bersikap Tidak Adil

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane.(dok)

Neta S PaneNeta S Pane.(transindonesia.co-sof)

TRANSINDONESIA.co, Jakarta : Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap tidak adil, diskriminatif, dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.

Neta Pane mencontohkan, dugaan gratifikasi di Kementerian ESDM, KPK mencegah dua anggota DPR, Sutan Batugana dan Tri Yulianto bepergian ke luar negeri, namun sebaliknya, dalam kasus korupsi Simulator surat izin mengemudi (SIM), sejumlah pihak dibiarkan bebas, termasuk lima anggota DPR yang diduga menerima aliran dana Simulator SIM.

“IPW menyesalkan cara-cara kerja KPK yang tidak adil in,” kata Neta dalam siaran persnya yang diterima www.transindonesia.co di Jakarta, pada Minggu (16/2/2014).

Menurut Neta Pane, dalm menuntaskan kasus simulator SIM, Ketua KPK Abraham Samad diharapkan tidak tebang. Sehingga aliran dana ke sejumlah jenderal Polri, ke Primkopol maupun ke sejumlah anggota DPR harus diusut tuntas.

“KPK tidak bisa begitu saja melupakan kasus Simulator SIM, dengan hanya menjerat Irjen Pol Djoko Susilo, mengingat fakta-fakta dipersidangan Tipikor sudah terungkap adanya aliran dana ke Itwasum Polri, Primkopol, dan anggota DPR,” tutur Neta Pane.

Tujuannya lanjut Neta Pane, agar kasus simulator SIM ini terungkap semua degan terang benderang, apakah aliran dana tersebut ada kaitannya dengan penyerbuan dan pengepung terhadap KPK beberapa waktu lalu.

“Ada dua kesaksian dan fakta persidangan yang muncul di pengadilan Tipikor. Pertama, kesaksian yang menyebutkan para pejabat Itwasum Polri menerima aliran dana Simulator SIM. Kedua, kesaksian yg menyebutkan adanya 4 dus yang berisi uang yang diduga berjumlah Rp4 miliar yang diberikan kepada lima anggota Komisi III DPR,” kata Neta Pane.

Untuk ini kata Neta, KPK diharapkan bekerja cepat agar menahan dan mencekal orang-orang yang disebutkan terlibat menerima aliran dana tersebut hingga mereka tidak menghilangkan barang bukti.

“Tentu sangat tidak adil jika, kepada Sutan Batugana dan Tri Yulianto, KPK begitu cepat bertindak mencegah mereka. Dan sangat tidak adil, jika KPK bekerja cepat memeriksa dan menyita mobil dari artis-artis yang menerima aliran dana kasus sapi impor atau dalam kasus Wawan. Sementara orang-orang yang menerima aliran dana simulator SIM dibiarkan enak-enakan melenggang,” ucap Neta Pane.(sof)

Bagikan

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TransIndonesia.co