CPNS SBB Unjuk Rasa Ke Kantor Gubernur Maluku
Penjabat Gubernur Maluku, Saut Situmorang.(dok)
TRANSINDONESIA.CO, Ambon : Puluhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), berunjuk rasa di kantor Gubernur Maluku di Ambon, Senin (17/2/2014), memperjuangkan status maupun hak mereka setelah lolos seleksi pada 2010.
Koordinator pengunjuk rasa Natalia Kakisina menyatakan, mereka merupakan perwakilan dari 191 CPNS yang berkeinginan bertemu Penjabat Gubernur Maluku, Saut Situmorang untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi selama beberapa tahun terakhir ini.
“Kami mengetahui bahwa Penjabat Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah sehingga diharapkan bisa memperjuangkan nasib mereka di Kementerian atau Badan teknis,” ujarnya.
Permasalahannya 191 CPNS ini merupakan bagian bersama 265 rekan lainnya yang telah diangkat dengan SK 80 persen pada 2012.
“Saat itu kami dijanjikan akan dimasukan dalam pengangkatan 2013 atau 2014 dan diputuskan menjadi pegawai honorer. Namun, 191 CPNS menolak status tersebut yang disikapi dengan surat perjanjian kerja dan diberi hak Rp1 juta/bulan,” ujar Natalia.
Pertimbangannya, 191 CPNS telah lulus murni seleksi 2010 dan melengkapi pemberkasan untuk selanjutnya diproses pengangkatan menjadi PNS.
“Kok bersama 265 CPNS lainnya yang lulus dengan penerbitan SK Bupati SBB, Jakobus Puttileihalat No. 991 – 881.2 tertanggal 27 Desember 2010 ternyata hingga saat ini masih terlunta – lunta nasibnya,” kata Natalia.
Karena itu, Penjabat Gubernur Maluku yang juga Dirjen PUM Kemendagri diminta memfasilitasi ratusan CPNS dengan Pemkab SBB guna menuntaskan status PNS yang sudah empat tahun terbengkalai, menyusul lolos seleksi pada 2010.
“Kami mintakan diberikan perlakukan khusus dari Penjabat Gubernur Maluku agar bisa memperjuangkan ke tingkat lebih tinggi yakni Kementerian atau Badan teknis guna menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
Para pengunjuk rasa tidak bertemu Penjabat Gubernur Maluku, Saut Situmorang karena sedang tugas dinas di Jakarta. Mereka diterima Kepala BKD Maluku, Maritje Lopulalan, selanjutnya berjanji memfasilitasi pertemuan dengan penjabat Gubernur.
Mereka juga melakukan unjuk rasa di Mapolda Maluku menyampaikan keresahan pencabutan izin menyampaikan aspirasi di Pemkab SBB pada 10 dan 11 Februari 2014 oleh Kapolres setempat.(ant/tm)