Meski Telah P21, Polda Sumut Tak Limpahkan Tersangka Notaris ke Kejaksaan

Ramli Lubis Ramli Lubis pelapor pemalsuan akta othentik Perkebunan PT Rizky Mandiri Perdana (RMP)

 

TRANSINDONESIA, Medan :  Demi kepastian Hukum terhadap perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P21), Polisi  dalam hal ini Dir.Reskrimum Polda Sumut diminta untuk melimpahkan berkas dan barang bukti terhadap tersangka  Notaris Ikhsan Lubis pelaku pemalsuan akta othentik Perkebunan PT Rizky Mandiri Perdana (RMP),  ke pengadilan agar Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan proses hukum lebih lanjut.

Pernyataan ini dikemukakan oleh Hasrul Benny Harahap & Rekan, selaku penasihat Hukum pemilik Kebun PT RMP, Dr.Drs. H. Ramli Lubis, SH, MM sebagaimana isi surat tertanggal 21 Januari 2014 ditujukan kepada Dir.Reskrimum Polda Sumut, perihal Mohon segera melimpahkan berkas perkara berikut tersangka atas nama Ikhsan Lubis, SH.

Menurut Hasrul Benny Harahap, SH, M.Hum dalam suratnya yang tembusannya ditujukan juga ke Kapolri, Kapolda Sumut, Kompolnas dan Indonesia Police Watch Di jakarta,  Komisi III DPRI dan Pimpinan Redaksi Surat kabar, bahwa berdasarkan laporan Pol: LP/522/VI/2012/ Bareskrim Mabes Polri tertanggal 28 Juni 2012, telah ditetapkan empat tersangka  pemalsuan aktha othentik PT RMP, yaitu Syafwan Lubis yang perkaranya sudah disidangkan di PN Medan dengan tuntutan Jaksa 4 tahun, kemudian Ikhsan Lubis SH telah dinyatakan lengkap (P.21), kemudian Iskandar Batubara dan Maslin Batubara, (Sama sekali belum pernah dilakukan pelimphan berkas perkara).

Khusus terhadap tersangka Ikhsan Lubis, SH, telah dijadwalkan untuk pelimpahan perkaranya 15 Januari 2014. Namun karena tersangka memohon kepada penyidik untuk mengundurkan jadwal pelimpahannya menjadi 20 Januari, tetapi jadwal yang telah dimohonkan tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh dirinya.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena sampai dengan saat ini, Penyidik Subdit II Harda/ Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut belum juga melakukan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti berikut tersangkanya (P.21- Tahap II), untuk dilanjutkan proses penuntutan terhadap perkara tersebut.

“Jika Syafwan Lubis sudah dilimpahkan berkasnnya ke pengadilan, kemudian Ikhsan Lubis sudah P-21, menjadi pertanyaan adalah tersangka Maslin Batubara dan Ivan Batubara yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Bahkan ada kabar perkara tersebut akan dihentikan penyidikannya,” kata Benny di Medan, Rabu (22/1/2014).

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui Edy Syahputra selaku Komisioner (21/11/2014) lalu, pernah mengatakan Polda Sumut harus menindaklanjuti kasus pelaporan Ramli Lubis.

“Jangan sampai pengaduan masyarakat didiamkan, sehingga menimbulkan kesan masyarakat tidak bisa mendapat keadilan,” ucapnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane yang sampai saat ini terus memantau kasus pelamsuan akta othentik. IPW akan melaporkan Polda Sumut ke Kapolri apabila me-SP3 tersangka.

Neta menilai, keempat tersangka berada dalam satu paket kasus yang tidak dapat dipisahkan penyidikannya.

“Bila penyidikannnya dilakukan terpisah berarti ada dugaan kuat terjadi permainan antara tersangka dengan oknum penyidik,” kata Neta S. Pane beberapa waktu lalu.

Polda Sumut sudah menetapkan 4 tersangka, adalah berawal dari pemalsuan aktha othentik oleh para terdakwa seolah-olah telah berlangsung Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT RMP. Akibat hal ini pelapor DR Drs.H. Ramli Lubis, SH MM menderita kerugian Rp400 milliar lebih, dengan dikuasainya kebun PT RMP oleh terdakwa seluas  10.000 hektar lebih.

Hasrul Benny Harahap SH menyampaikan bahwa Ramli Lubis dan istrinya adalah pemilik sah terhadap saham-saham PT RMP berdasarkan akta pernyataaan dan akta kuasa dari pemegang saham PT RMP tertanggal 18 Oktober 2003 yang diperbuat di hadapan Muhammad Hasyim Nasution SH, notaris di Medan.

“Fakta-fakta berikutnya, RUPS LB  PT RMP tidak pernah ada dan tidak dilaksanakan sama sekali. Bahwa klien kami sebagai pelapor tidak pernah mengundang RUPS di Jalan Perbatasan, dibuktikan tidak adanya undangan berikut tandatangan klien kami di dalam akta RUPS, “ ucap Benny.

Bahkan , papar Benny, ada beberapa fakta yang muncul diantaranya keterangan notaris Ikhsan Lubis SH, terlihat tidak konsisten. Di satu sisi mengatakan RUPS dilaksanakan di kantornya di Jalan Prof. HM Yamin SH, di sisi lain RUPS di rumah Rali Jalan Perbatasan Medan. Hal tersebut menunjukkan RUPS tidak pernah ada dan tidak pernah dilaksanakan.

Pemegang saham PT RMP tidak pernah  menandatangani Akta RUPS LB PT RMP nomor 12 tertanggal 12 Desember 2007 yang diperbuat dihadapan notaris IL SH di Medan.

“Yang terjadi tersangka Syafwan Lubis yang sudah dituntut oleh JPU 4 tahun penjara, membawa akta RUPS LB PT RMP dari rumah ke rumah pemegang Saham untuk ditandatangani. Ini membukti RUPS LB PT RMP memang sama sekali adalah rekayasa para terdakwa, Ucap,” Hasrul Benny Harahap, SH, M.Hum.(sur)

Bagikan

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TransIndonesia.co