Rakyat Thailand akan melaksanakan Pemilu 2 Febuari 2014
TRANSINDONESIA, Bangkok : Pemerintah Thailand akan mengerahkan 10.000 polisi di ibukota pada pemilu ulang yang diselenggarakan hari Minggu, setelah demonstran mengancam untuk menggagalkan pemungutan suara dalam upaya habis-habisan mengulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar pemilu pada 2 Februari di tengah ancaman boikot dan potensi kerusuhan massa.
“Saya menyerukan agar warga Bangkok keluar dan memberikan suara,” kata Menteri Tenaga Kerja Chalerm Yoobamrung, Rabu (29/1/2014).
“Polisi akan bekerja mengamankan. Mereka yang berencana pergi dan menutup tempat pemungutan suara di pagi hari harus berpikir ulang karena polisi tidak akan membiarkan itu terjadi.”
Akhir pekan lalu, demonstran menghalangi pemungutan suara di banyak TPS di Bangkok. Aksi massa penentang Yingluck ini sudah dimulai sejak November lalu. Mereka kebanyakan terdiri atas warga kelas menengah dan pendukung kerajaan, sementara massa pendukung Yingluck dan kakaknya, perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra, adalah warga miskin dan pedesaan.
Kubu oposisi menuduh Yingluck hanya menjadi boneka kakaknya, yang juga mereka tuduh sebagai kapitalis korup yang menggunakan pajak rakyat untuk membeli suara.
Partai pimpinan Yingluck diperkirakan akan menang, namun tidak ada cukup kandidat untuk memenuhi quorum parlemen setelah pemilu.
Dengan demikian, pemilu sela perlu diadakan untuk mengisi kursi-kursi yang masih kosong, sehingga kemungkinan pemerintah harus dijalankan oleh tim pejabat pelaksana atau caretaker yang relatif tak punya gigi dan masih dikendalikan Yingluck selama beberapa bulan lagi.
Yingluck adalah perdana menteri kelima di Thailand sejak Thaksin digulingkan oleh militer pada 2006 dan dua tahun kemudian mengasingkan diri guna menghindari hukuman penjara karena vonis bersalah penyalahgunaan kekuasaan.(afp/rts/fen)