JK: Presiden Baru Harus Berani Rombak APBN Terkait Subsisi BBM

JK

 

TRANSINDONESIA, Jakarta : Pemilihan umum (Pemilu) ibarat pertandingan bola, untuk memenangkan pertandingan dibutuhkan strategi jitu.

“Pemilu itu pertandingan yang seru seperti pertandingan bola, hasilnya akan diketahui setelah pertandingan selesai dan tidak bisa diprediksi dari awal siapa yang akan menang,” ujar kata Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) ketika ditemui dalam acara,” Standard Chartered Bank Media Brief” di Hotel JW Marriott, Jakarta, Senin (27/1/2014).

JK mengatakan, siapapun yang terpilih menjadi presiden baru harus berani merombak kebijakan ekonomi khususnya mengatur pola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar lebih sehat dan efisien. Saat ini kata dia, perekonomian nasional sangat dilematis. Di satu sisi, laju perekonomian terus naik namun di sisi lain subsidi terlalu tinggi terutama bahan bakar minyak (BBM). “Hal ini yang harus diubah oleh presiden terpilih mendatang,’ kata dia.

JK mengatakan kebijakan ekonomi yang harus diubah yakni mengurangi ketergantungan subsidi BBM, dari fakta yang ada 40 persen dari APBN lebih diprioritaskan untuk subsidi BBM daripada kepentingan sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur dan kesehatan.

Menurutnya disinilah tantangan bagi Presiden baru bagaimana mengurangi ketergantungan subsidi BBM dari yang biasanya 22 persen dari APBN menjadi 10 persen. “Subsidi BBM harus dikurangi tetapi kalau subsidi beras dan pupuk jangan dikurangi,” tutur JK

Dia mengatakan presiden baru juga harus menciptakan kemandirian ekonomi dengan cara mengurangi impor beras dan gula, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mengurangi porsi belanja pegawai.

Sekedar informasi, saat ini pemerintah Indonesia menyalurkan subsidi ke sektor energi sebesar Rp282,1 triliun yang dialirkan ke subsidi BBM Rp210,7 triliun dan subsidi listrik Rp71,4 triliun. Angka subsidi BBM 2014 jauh lebih tinggi dibandingkan pada 2013 yang mencapai Rp199,7 triliun.

Pada tahun 2014 ini, subsidi untuk BBM dianggarkan sebesar 22 persen dari total keseluruhan APBN yang mencapai Rp1.842,5 triliun.(ivd/met)

Share