Aneh, Polri Lelang Alutsista Pengamanan Capres Cawapres Setelah Pilpres
Anehnya, setelah proses Pilpres 2014 selesai, barulah Polri melakukan lelang tender untuk alutsista Pilpres 2014, sehingga menimbulkan protes dan kecaman, yang akhirnya lelang tender itu dibatalkan Polri
“Tapi ironisnya, di Pilpres 2019 ini alutsista untuk sistem pengamanan pasangan Capres Cawapres itu tidak ada, kalaupun diadakan adakan tentu tidak memadai,” kata Ketua Preisidium Indpnesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan persnya yang diterima Transindonesia.co, Rabu 8 Agustus 2018.
IPW katanya, menemukan fakta bahwa Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan pasangan Capres Cawapres di sepanjang proses Pilpres 2019 tidak memiliki alutsista untuk pengamanan Pilpres 2019.
Artinya, peralatan sistem keamanan dan pengamanan pasangan Capres Cawapres hanya sekadar apa adanya. Padahal proses Pilpres adalah bersifat khusus dan perlu pengamanan khusus, mengingat Pilpres adalah momentum yang rawan ancaman keamanan, terutama keamanan terhadap pasangan Capres Cawapres.
“Sangat ironis memang, jika sistem dan peralatan keamanan Pilpres 2019 hanya sekadar apa adanya. Semula Polri hendak membeli alutsista untuk Pilpres 2019 itu pada mata anggaran APBN P (Perubahan) 2018,” ungkapnya.
Namun lanjutnya, akibat pemerintah tidak memiliki dana, APBNP 2018 ditiadakan. Inilah untuk pertama kalinya, APBNP ditiadakan. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa pemerintah sudah kesulitan keuangan.
Masalahnya, tahun depan Bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pilpres 2019 dan Polri butuh alutsista yang memadai untuk mengamankan proses Pilpres, terutama pengamanan khusus terhadap Capres Cawapres. Dengan tidak adanya dana pemerintah untuk membeli alutsista pengamanan Pilpres 2019, hal ini akan menjadi masalah serius terhadap keamanan Capres Cawapres. Jika proses Pilpres 2019 berjalan aman aman saja dan tidak ada ancaman yang serius, tentunya tidak masalah.
“Tapi jika situasinya memanas dan eskalasi keamanan menuju titik rawan, ketiadaan alutsista Polri dalam pengamanan Pilpres 2019 tentu menjadi masalah serius,” katanya.
Di Pilpres 2014, Polri juga tidak memiliki alutsista pengamanan Pilpres. Namun karena kondisinya kondusif, hal itu tidak menjadi masalah. “Anehnya, setelah proses Pilpres 2014 selesai, barulah Polri melakukan lelang tender untuk alutsista Pilpres 2014, sehingga menimbulkan protes dan kecaman, yang akhirnya lelang tender itu dibatalkan Polri,” katanya.
Neta menilai, ada kecerobohan yang luar biasa di Polri dan Pemerintah sehingga mengabaikan pengadaan alutsista Pilpres 2019, sehingga dalam mengamankan Capres Cawapres di dalam proses Pilpres 2019 tidak dilengkapi alutsista yang memadai.
“Kasus ini menunjukkan Polri tidak peka dalam melakukan antisipasi dan deteksi dini, mengingat Pilpres 2019 sudah terjadwal jauh jauh hari. Jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan terhadap Capres Cawapres di Pilpres 2019, siapa yang harus bertanggung jawab?,” katanya.[DON]