Siapakah Arti Warga Kecil Bagi Negara?

Sunday, 9 October 2016, 16:22:42 | TRANSGLOBAL, TRANSPOLHUKAM

TRANSINDONESIA.CO – Lagi, acapkali terjadi ikhwal pengusuran paksa warga kota yang tinggal di kawasan sudut kota dan mereka yang berjualan mencari nafkah sekadar melanjutkan sang hidup. Sekadar survive, bukan mengejar status kaya raya. Kepada siapa negara hendak mengabdi?

Coba periksa dan tanya. Siapa yang merusak lingkungan?  Siapakah yang merambah hutan alias illegal logging? Siapakah pelaku illegal fishing, gembong drug traficking? Siapakah pelaku kejahatan korupsi? Siapa yang memuluskan human traficking? Yang keseluruhannya adalah organized crimes dan extraordinary crimes, bahkan transorganized crimes.

Siapakah perambah aset negara, perbendaharaan daerah dan inventaris kota? Siapa yang membiarkan dan abai pengendalian tata ruang yang diterabas menjadi properti ataupun perkebunan dan tambang? Siapakah yang meng-ijon proyek dari keuangan negara atau daerah.

Siapakah? Jawabnya: bukan warga kecil, bukan warga miskin kota atau wong cilik yang bertahan di slum area.  Bukan pedagang kaki lima (K5) yang bergiat sejak pagi buta di pasar kota. Bukan kaum yang disebut Sukarno sebagai ‘pauverisering’, menjadi kaum yang serba kecil, akibat kolonial ala ‘finanz kapital’ penjajahan Belanda yang menghisap.

Penulis, Muhammad Joni.

Penulis, Muhammad Joni.

Mengapa pejabat dan perkakas Negara hanya keras dan main kasar kepada rakyat kecil, wong cilik, pedagang K5, kaum mustadafin yang tak pernah mengeluh kepada pemerintah kota? Tak pernah minta pengaruh kekuasaan memburu fasilitas kredit perbankan dan proteksi politik dalam berusaha.

Mereka hanya menggelar dagangan yang kebanyakan buatan dewek, ‘made in Indonesia’, dan kreatif memanfaatkan sepotong ruang untuk bertahan melanjutkan sang hidup. Bukan memburu kekayaan. Bukan merendahkan diri menjadi peminta-minta atau pemburu rente dan komisi.

Mereka butuh ruang kota yang memberdayakan sang lemah. Kota mestinya menyediakan ruang bagi kawasan pemberdayaan. Berilah sedikit waktu menjadi ibu, yang membimbing anaknya menyelesaikan tugas sekolahnya, mengajarkannya ambil peran dan tanggungjawab dalam fungsi-fungsi kolektif keluarga. Binalah mereka agar menjadi ‘good citizen’, menjadi warga yang berdaya. padahal mereka menyimpan kapital yang masih bisa berdaya di kota.

Aneh dan menghardik,   jika kepada mereka diberikan status dan label “liar”, seperti masih digunakan dalam  peristilahan  pemerintah kota. Mereka bukan (maaf) pedagang liar,  mereka hanya menyiasati kreatif dinamika kerasnya kota,  mereka  “survival for the fittest”, dan mereka pejuang mengatasi  ekonomi keluarga yang idemditto mencegah eskalasi  statistik kemiskinan yang sentimennya ditakuti negara seluruh dunia.

Mereka masih memiliki rumah dan sepetak tanah, mempunyai simpanan dan tabungan, yang tinggal digerakkan sedikit menjadi gerakan ekonomi rakyat yang massif dan bertenaga. Hernando de Soto, penulis buku ‘Mystery of Capital’  yakin orang menjadi miskin bukan  tak punya modal, melainkan  negara tidak memberikan legalisasi atas aset-aset mereka.

Hernando de Soto, yang tercatat penerima penghargaan The Freedom Prize (Switzerland), The Fisher Prize (United Kingdom), The Goldwater Award, USA (2002) itu menyebutkan mereka pemilik ‘kapital mati’ yang siap bergerak dengan pemberdayaan. Saya lebih duka menyebutnya ‘kapital diam’ yang siap bergerak dan berlari kencang dengan pembinaan. Bukankah mereka bisa bertahan tatkala krisis ekonomi dan moneter melanda negeri?

Kota jangan tergesa mengeluh dan mengabaikan konsolidasi tanah (land consolidation) di kawasan yang perlu diremajakan, tak melulu penggusuran yang bukan hanya memindahkan rumah tempat tinggal akan tetapi sekaligus menggusur lingkungan sosial, pangkalan ekonomi dan sandaran kultural warga kota.

Renungkanlah. Mereka adalah pahlawan keluarga yang membiayai keluarga, anak dan bayi serta ibu hamil, yang justru kemudian memformulasikan sebagai sasaran PKH (program keluarga harapan), yang menjadi program andalan Menteri Sosial dari masa ke masa. Tahun 2016 saja PKH menyedot APBN sebesar Rp.9,98 triliun dengan penerima hanya 6 juta saja.

Mereka adalah pahlawan yang meningkatnya populasi pelaku usaha mikro dan kecil yang justru menjadi program andalan Kementerian Koperasi dan UKM. Mereka pahlawan bagi keluarga karena menyediakan sendiri dengan cara swadaya rumah tempat tinggal di lahan sendiri di tengah 15 juta angka defisit rumah alias backlog yang kemudian diatasi dengan program sejuta rumah (PSR) yang menyedot APBN dan simulasi pembiayaan rumah rakyat sampai tahun 2019 diprediksi Rp.1.000 triliun.

Mereka pahlawan katup pencegah kemiskinan dan patologi sosial yang eskalasi angka statistiknya diukur secara periodik dan hasilnya ditunggu dan sekaligus ditakuti kantor pemerintah.  Diwartakan, BPS mencatat sampai bulan September 2015 saja kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 28,51 juta. Mengusik dagangannya, dan menggusur rumah mereka pasti rentan mempengaruhi  eskalasi angka kemiskinan.

Ringkasnya, mereka kumpulan pahlawan tak bersuara, silent majority, yang dengan kerja keras, swadaya dan inisiatif sendiri melakukan tindakan survival sosial ekonomi yang karenanya efektif mencegah citra buruk Pemerintah mengatasi kemiskinan.  Mereka teruji menjadi  kampiun di arena  “survival of the fittest”, yang andal dan tidak cengeng pada cabaran alam.  Pemain alam yang berbakat hebat yang tinggal dibina sedikit saja.

Pedagang nasi/mie goreng Aceh langganan saya di kawasan Rawamangun tetap bisa  survive  dari lapak kecil yang disewanya di depan sebuah kampus swasta,  tanpa ada pembinaan dan bisa jadi tanpa pembiayaan kredit negara. Dari lapak kecil sederhana itu,  selamatlah ekonomi beberapa keluarga dan terhindar dari angka statistik  kemiskinan yang dipelototi BPS setiap masa.

Lantas, apa logika menggusur mereka. Menggusur pahlawan sosial. Menggusur ke bawah. Kebanggaan apa hendak diraih jika negara menggusur lahan cari makan dan tinggal rakyat kecil?

Prioritas otoritas kota  bukan menggusur pada warga kecil alias wong cilik. Seakan kota hanya ‘beautifikasi’ kota. Kota rajin berdandan menor dan  meninggalkan ciri kota inklusif.  Soal utama yang menyandera negara adalah soal ketidakadilan sosial ekonomi, ketimpangan kebijakan, penyalahgunaan kekuasaan, ijon keuangan negara/daerah. Soal-soal struktural itu yang mesti diprioritas. Bukan kreasi wong cilik menyiasati sosial ekonomi rakyat mencari makan. Yang tak pernah mengeluh “minta makan” kepada Negara.

Duhai Negara, andai kalian masih punya energi gusur menggusur, kerahkanlah meretas musuh negara. Jangan rajin menggusur ke bawah. Gusurlah ke atas. Gugurlah thogut perusak kedaulatan ekonomi negara. Gusurlah soal-soal struktural yang mengerogoti sendi-sendi ekonomi negara, yang menyandera kemajuan bangsa. Bukankah sejahtera alasan kita bernegara?

Renungkanlah. Kebanggaan apa hendak diraih jika kekuasaan acap tajam ke bawah? Kemerdekaan negeri ini diperjuangkan tentara rakyat yang tenaganya terbit dari ransum nasi bungkus sumbangan rakyat kepada kaum tentara pejuang yang angkat senjata memilih jalan gerilya melawan penjajah Belanda. Bertempur mewakafkan raga dan jiwa, dengan teriak ‘MERDEKA’ dan pekik ‘ALLAHU AKBAR’. Setelah raih merdeka,  raih sejahtera alasan kita bernegara! Lantas: Siapakah arti warga kecil itu bagi Negara? [Muhammad Joni – Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI)]

tags: , ,

Related For Siapakah Arti Warga Kecil Bagi Negara?