TransIndonesia
TransIndonesia

RUU Tindak Pidana Teroris Harus Perkuat Negara Hukum

Sunday, 23 October 2016, 14:04:17 | TRANSDUNIA, TRANSGLOBAL, TRANSPOLHUKAM

TRANSINDONESIA.CO – Undang-undang (UU) dibuat untuk mengatur tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Apalagi dalam Indonesia dalam era reformasi saat ini mengamanatkan berjalannya demokratisasi yang dilandasi supremasi hukum yang mengedepankan hukum sebagai ‘panglima” dalam mengatasi setiap problematika baik sosial maupun hukum.

Saat ini, problema yang dihadapi, terorisme yang sejalan dengan Un Global Counter Terrorism Strategy, yang telah di adopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 8 September 2006, guna mengatasi keadaan yang kondusif bagi penyebaran terorisme.

Ketua Rumah Kamnas, Maksum Zubair.[SAF]

Ketua Rumah Kamnas, Maksum Zubair.[SAF]

Dengan langkah-langkah membangun kapasitas negara, memperkuat peran PBB dalam melakukan penanggulangan terorisme serta untuk menjamin penghormatan terhadap hak azasi manusia dan aturan hukum sebagai dasar fundamental memerangi terorisme.

Oleh karena itu, model yang tepat penanggulangan terorisme adalah menerapkan Due Proces Of Law, dengan mengedepankan komponen Criminal Justice System (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sesuai UU Nomor 8/1981 tentang KUHP.

Strategi

Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan bersandar pada standarisasi internasional adalah menggunakan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).

Dimana selama ini penerapan sistem peradilan pidana sebagai model penanggulangan terorisme yang tertuang dalam UU Nomor 15/2003 sudah berhasil digunakan untuk melumpuhkan jejaring terorisme di Indonesia.

Dibanyak negara, demokrasi yang menghormati hukum dan HAM (termasuk Indonesia) memilih jalan strategi penanganan terorisme dengan menggunakan mekanisme criminal justice sistem model.

Meski mekanisme criminal justice sistem model dibanyak negara masih rentan dengan persoalan HAM, namun mekanisme itu tetap dipilih oleh negara-negara demokrasi di dunia.

Koordinasi

Berdasarkan praktek dn pengalaman selama ini, dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melibatkan kekuatan TNI seperti pada Operasi Tinombala di Sulawesi Tengah dan Desk Terorisme Solo Raya, yang berpedoman pada UU Nomor 2/2002 tentang POLRI dan Mengacu pada UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

Penangangan terorisme yang sudah berjalan baik selama ini, dengan koordinasi dan komunikasi tanpa kendala tidak ada pertentangan siapa menangani apa.

Untuk itu, jangan ada kesan instansi tertentu berkeinginan atau lebih dominan dan tidak dominan dalam menangani tindak pidana terorisme. Ini tidak benar.

Kerangka Regulasi

Regulasi yang dijadikan dasar penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia oleh Polri yakni Densus 88 Anto Teroris Polri adalah KUHP, UU No.8/1981 tentang KUHAP, UU No.15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU No. 9/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, UU Nomor 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9/2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Peraturan bersama Ketua MA, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala BNPT dan PPATK Nomor 231, 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang pencantuman identitas dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta Perkap Nomor 23/2011 TTG Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, Keputusan Kapolri Nomor: KEP/172/III/2014 tahun 2014 TTG Penanganan TKP BOM, serta Keputusan Kababinkum Polri Nomor 10/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengawalan.

Regulasi internasional yang relevan bagi Polri sekaligus Densus 88 Aanti Teror Polri untuk menangani kasus HAM, yakni;

(1). Un Global Strategy On Countering Terorisme (di adopsi MU PBB tahun 2006) yang mengatur secara umum mengenai Pencegahan, Pemberantasan dan Kerjasama dalam konteks PBB, serta kewajiban Negara untuk senantiasa berada pada koridor hukum dan penghormatan terhadap HAM dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

(2). International Convential On Civil And Political Rights yakni mengatur mengenai Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR. Dalam upaya paksa, Basic Principle On The Use Of Force And Fire ARMS merupakan kerangka regulasi internasional berkaitan dengan upaya paksa Kepolisian yang disahkan oleh PBB melalui Kongres ke-8 mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap tindak pidana, di KUBA. Tahun 1990.[Maksum Zubair-Ketua Rumah Kamnas]

tags: ,

Related For RUU Tindak Pidana Teroris Harus Perkuat Negara Hukum