Apotik Rakyat, “Obat Palsu dan Kebijakan Palsu”

Saturday, 17 September 2016, 19:13:26 | TRANSBISNIS, TRANSGLOBAL, TRANSKONSUMEN, TRANSPOLHUKAM

TRANSINDONESIA.CO – Pada Kamis, 15 April 2016 lalu, berbagai media memberitakan hasil Rapat Koordinasi Menko PMK, mengungkapkan “Apotik Rakyat” akan dilakukan evaluasi yang menjurus pada penutupan.

Kenapa ada istilah Apotik Rakyat dan dimana bedanya dengan Apotik “biasa” yang ada saat ini?.

Perbedaan mendasar Apotik Rakyat dengan Apotik lainnya, sesuai dengan Permenkes 284 tahun 2007, yang diterbitkan 8 Maret 2007 semasa Menkes dr Fadillah Supari, adalah Apotik Rakyat merupakan peningkatan status Pedagang Eceran Obat (yang terbanyak di Pasar Pramuka Jakarta).

Apotik Rakyat di Pasar Pramuka Jakarta.[DOK]

Apotik Rakyat di Pasar Pramuka Jakarta.[DOK]

Untuk menjadi Apotik dengan fungsi terbatas yaitu menjual obat dan perbekalan kesehatan, kecali narkotika dan psikotropika dan tidak boleh meracik obat. Diprioritaskan menjual obat generik (bukan berarti tidak boleh menjual obat paten).

Saya ingat betul, semangat Bu Menkes ketika itu, bahwa Pemerintah sedang mempromosikan penggunaan obat generik, dengan iklan terkenal “bukan makan mereknya tapi yang dimakan obatnya”.

Ada tiga pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, yaitu Kemenkes, BPOM, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melibatkan organisasi profesi.

Setelah  delapan tahun berjalan, bagaimana perkembangannya?

Pengamatan saya, yang sering memantau langsung ke Pasar Pramuka sungguh luar biasa banyaknya transaksi masyrakat yang berbelanja di Apotik Rakyat tersebut. Pada umumnya, adalah mereka yang mempunyai usaha apotik dan klinik di sekitar Jabodetabek, bahkan dari luar Jawa banyak berbelanja seperti halnya Pasar Tanah Abang yang diramaikan konsumen dari seluruh penjuru tnah air.

Persoalannya ,apakah obat yang beredar ada yang palsu?

Jawabannya pasti ada. Hal ini terbukti dengan diketemukannya 7 Apotik Rakyat yang ditutup karena menjual obat palsu.

Banyak yang bertanya, apakah selama ini pihak yang diberi tanggung jawab untuk membina dan mengawasi Apotik Rakyat itu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan?

Dari berbagai informasi yang saya dapat termasuk dari pengelola Apotik Rakyat bahwa sangat jarang sekali pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh ketiga pihak yang bertanggung jawab itu.

Dan isu-isu obat palsu sudah lama terdengar dan pembeli diminta berhati-hati dan dapat bertransaksi dengan  Apotik Rakyat yang “benar”, seperti TST (Tahu Sama Tahu) dan bukan lagi rahasia umum.

Kenapa masyarakat senang belanja di Apotik Rakyat?

Jawabannya sederhana saja, yaitu obatnya lebih murah dibandingkan dengan Distributor Farmasi (PBF). Setidaknya ada selisih harga minimal 10 – 15%, sehingga pembeli (pemilik apotik “biasa”) dapat menjual dengan harga lebih kompetitif kepada masyarakat.

Cukup banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya, kenapa Pemerintah ingin menutup padahal Pemerintah yang mengijinkan pendiriannya?. Kalau pembinaan dan pengawasan belum maksimal kenapa solusinya langsung tutup? Apa ada jaminan dengan dtutupnya peredaran obat palsu dan illegal dapat dberantas? Bagaimana nasib apoteker, penanggung jawab, karyawan yang akan ditutup karena tidak mampu bersaing akan menganggur.

Apalagi semenjak adanya BPJS Kesehatan, banyak Apotik “menjerit” karena menurunnya konsumen atau masyarakat yang membeli obat di Apotik.

Ibarat lagu “Kau yang memulai dan Kau yang mengakhiri”, nyaring terdengar dari Pemilik Apotik Rakyat.

Kekhawatiran lain justru dapat menimbulkan dan suburnya “pasar gelap” maupun penipuan-penipuan yang pada akhirnya masyarakat jugalah yang menjadi korban.

Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Kemenkes perlu berhati-hati dalam membuat kebijakan dan implikasi dari kebijakan tersebut.

Saya sangat mendukung penuh upaya Kemenkes untuk melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Kaji untung ruginya, dan kejujuran untuk mengakui kelemahan selama ini yaitu, tidak maksimalnya upaya Pembinaan dan Pengawasan yang diamanatkan dalam Permenkes Nomor 284/2007.

“Yang salah di hukum dan yang telah bekerja atau berusaha dengan benar jangan juga menjadi korban, disitulah sebenanya kehadiran Pemerintah untuk masyarakat”.

Untuk selanjutnya, Kemenkes sangat perlu dan bila perlu membuat kebijakan baru. Bukan terburu-buru melakukan penutupan, tetapi memperhatikan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebab kebijakan yang keliru sebagai penyelenggara Pemerintah, tentu saja yang akan menjadi korban adalah masyarakat atau rakyat Indonesia.[Chazali H. Situmorang – Direktur SSDI]

tags: , , ,

Related For Apotik Rakyat, “Obat Palsu dan Kebijakan Palsu”