Vaksin Palsu [9]: Perangi Obat Palsu Tak Cukup Tim Pengawas Vaksin

Monday, 1 August 2016, 17:06:58 | TRANSBISNIS, TRANSGLOBAL, TRANSKONSUMEN

TRANSINDONESIA.CO –  Sepertinya kepalsuan ada dimana-mana. Baru-baru ini terkuak kartu BPJS palsu.  Jamak  pula beragam  palsu-palsu  lain yang disebut  pembajakan (piracy) barang bermerek:  parfum, sepatu, jam tangan, gaun ataupun compact disk album lagu.

Pembajakan berbeda dengan obat ataupun vaksin palsu. Karena parfum, sepatu, jam tangan, gaun ataupun compact disk lagu palsu  tidak masuk ke dalam tubuh. Tidak demikian  obat ataupun vaksin, karena zat aktif yang keliru beresiko  membahayakan tubuh.

Vaksin palsu? Obat palsu? Air mineral palsu? Itu benda-benda  palsu yang menerobos masuk ke perut dan tubuh.  Beda dengan pemalsuan jam tangan hanya dikenakan badan. Malahan, acap kali orang  memburu  barang bajakan untuk  kebanggaan  palsu. Akankah  bangga mengonsumsi obat paslu?  Pasti tidak.

Ilustrasi

Ilustrasi

Pertanyaan pertama yang  diajukan tulisan ini: apakah yang palsu? Isi kandungan zat aktif  atau label alias merek yang dilekatkan? Atau barangnya asli tapi tidak melewati  jalur edar resmi atau selundupan?  Tersebab itu penting membedakan antara  obat palsu dengan obat ilegal.

Ilegal artinya tak sah dan melawan hukum,  bisa jadi karena tanpa ijin edar, produksi berlebih, di luar jalur edar yang resmi, barang seludupan, dan karena itu  tidak membayar pajak. Pertanyan kedua, bagaimana proporsi menyikapi obat palsu?

Ikhwal obat palsu dan obat ilegal,  tidak perlu menunggu ada korban untuk memberangusnya. Tak mesti menanti ada laporan kepada polisi. Tak harus menunggu sampai beredar gelap ke pasar atau instalasi farmasi.  Sebab,  obat palsu dan obat ilegal bukan hanya kasus individual  yang menganiaya konsumen, atau dianggap hanya kasus mikro dalam relasi produsen dengan konsumen.

Proporsi obat palsu dan obat ilegal itu kasus struktural dan terorganisir yang mesti diperangi. Mengapa? Ini dua alasan yang pertama. Yakni,   obat  berkaitan dengan hak publik atas keamanan sediaan farmasi. Ingat, obat mengandung zat aktif yang dimasukkan ke dalam tubuh.  Lagian  obat terkait  kewajiban negara atas pelayanan kesehatan versi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pelayanan kesehatan tanpa  sedian farmasi  termasuk obat dan vaksin adalah nihil. Obat palsu menihilkan arti konstitusi.

Alasan  ketiga,  pemalsuan obat dan obat ilegal termasuk kejahatan terorganisir dan berskala transnasional, karena modusnya importasi antara negara.  PBB pun mengesahkan Konvensi Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional yang diratifikasi lebih 120 negara peserta, termasuk   Indonesia melalui UU No.5 Tahun 2009. Itu 3 alasan mendefenisikan proporsi bahaya obat palsu.

Tersebab itu obat palsu (pun demikian vaksin palsu) tak bisa ditolerir seinci pun. Patut diapresiasi pembentukan Tim Pengawas Vaksin Palsu lewat  sidang paripurna  DPR. Namun,  kiprah dan mandatnya mesti lebih luas, struktural, dan strategis memerangi sindikat obat palsu.  Tak sekadar mengawasi penanganan vaksin palsu yang sudah menjerat 25 tersangka.

Karena itu tulisan ini hendak mendorong langkah strategis, struktural dan luar biasa dari Pemerintah dan DPR. Intinya melakukan 3 hal: perang obat palsu, transformasi hukum,  benahi sistem pengawasan dan lembaga pengawasan yang mumpuni.

Saran apa yang hendak diusung? Pertama: Ditilik dari skala dan dampak pemalsuan obat, soal ini jangan dimikrokan sebagai kasus vaksin palsu belaka yang terkesan hanya menghukum pelaku in case.  Biarkan penuntasan  kasus hukum vaksin palsu itu menjadi urusan penyidik, tentu  pengawasan DPR atas profesionalitas polisi tetap perlu.

DPR dan Pemerintah mesti menggunakan kasus vaksin palsu sebagai pintu masuk memberangus kejahatan obat palsu yang  memiliki watak sebagai kejahatan terorganisir dan berskala transnasional.  Ini isu yang besar dan menyerang sendi   paling strategis kesehatan anak bangsa.

Untuk mengemban itu, tak usah ragu  memberikan  wewenang besar kepada BPOM ikhwal  pengawasan obat dan makanan yang berwenang, seperti Food and Drug Administration (FDA) di USA.

Pengawasan atas kemajuannya memberantas obat palsu dievaluasi setiap masa kepada DPR dan disosialisasikan kepada publik.  Persis seperti BPK membuat Laporan Semester hasil pemeriksaan keuangan negara.

Negeri ini membutuhkan BPOM yang kuat, bebas intervensi dan otentik memberantas obat palsu. Memberantas obat palsu mesti disikapi idemditto memerangi  “korupsi” atas kesehatan rakyat, dan  “teror” atas hak hidup  rakyat.

Muhammad Joni [Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI), praktisi hukum] 

tags: , ,

Related For Vaksin Palsu [9]: Perangi Obat Palsu Tak Cukup Tim Pengawas Vaksin