Malkebijakan Jokowi

TRANSINDONESIA.CO – Aksi unjuk rasa pengemudi taxi hari ini Selasa (22/3/2016), berbuntut anarkis, terjadi karena lambannya pemerintah dalam mengambil sikap, mampu membuat regulasi yang baik dalam menyikapi perkembangan teknologi.

Ini Kasus malkebijakan, Pemerintah seharusnya segera meresponse apa yang terjadi di masyarakat.

Fenomena bisnis online ini bukan baru terjadi, bahkan tahun lalu sempat ramai ketika Menhub melarang operasi Go-Jek. Seharusnya pemerintah membuat regulasi yang mencerminkan keadilan pelaku usaha. Pemerintah juga tak mampu bertindak tegas dalam penegakkan UU LLAJ.

Seharusnya, bila pemerintah merasa angkutan umum berbasis aplikasi online bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah harusnya segera membuat regulasi yang tepat untuk melegalkannya.

Selama ini pemerintah seakan tak peduli dengan potensi konflik ini, dan lebih mengutamakan membagi tender pembangunan infrastruktur kepada cukong pendukungnya. Ini juga menjadi bukti negara tidak hadir mengatasi kemelut antara business besar tetapi berjiwa kerdil yang merasa sudah di comfort zone melawan bisnis kecil tetapi raksasa yang didukung oleh semangat kapitalisme dan dengan teknologi maju. Kok rakyat melawan rakyat dibiarkan.

Kalau pemerintah tidak mampu membuat aturan serta tak mampu memberi kepastian hukum, ya lebih baik mundur secara terhormat.[AR Tanjung]