TransIndonesia
TransIndonesia

DPR Diminta Gunakan Hak Angket Atas Deponering Kasus AS dan BW

Saturday, 5 March 2016, 16:20:42 | TRANSPOLHUKAM

TRANSINDONESIA.CO – Keputusan Jaksa Agung dengan mengeluarkan deponering terhadap perkara mantan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad (AS) dan Bambang Wijayanto (BW), menuai kontroversi pro kontra di masyarakat. Hal ini membuat masyarakat semakin percaya tumpulnya penegakan hukum keatas dan yang hanya tajam kebawah.

Kritikan tajam datang dari Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Fadli Nasution, yang menyebut kebijakan Kepala Kejaksaan Agung, M Prasetyo, yang merupakan kader dari partai NasDem itu membuat keputusan yang aneh dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di bidang penegakan hukum.

“Meskipun deponering adalah hak prerogatif Jaksa Agung, tapi harus didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan benar-benar demi kepentingan umum yang lebih luas. Dicontohkan Fadli pada perkara Bibit-Chandra tahun 2010 lalu, terlebih dahulu dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), setelah dibatalkan oleh praperadilan barulah ditempuh jalan terakhir yaitu deponering,” kata Fadli di Jakarta, kepada TransIndonesia.co, Sabtu (5/3/2016).

Jaksa Agung HM Prasetyo .(ist)

Jaksa Agung HM Prasetyo .(ist)

Mengingat kuatnya desakan publik melalui jutaan facebooker dan Bibit-Chandra saat masih menjabat pimpinan KPK pada saat itu, yang akhirnya perkaranya ditutup dan Bibit-Chandra kembali menjabat pimpinan KPK hingga selesai masa jabatannya.

“Berbeda dengan perkara AS dan BW sekarang, keduanya sudah tidak menjabat Pimpinan KPK lagi, seharusnya diteruskan ke pengadilan agar rasa keadilan masyarakat umum dapat terpenuhi sekaligus membuktikan apakah kasus ini kriminalisasi atau tidak,” kata Fadli.

Karena keanehan keputusan Jaksa Agung ini lanjut Fadli, PMHI meminta DPR untuk menggunakan Hak Angket guna menyelidiki apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya deponering ini, mengingat Komisi III DPR sebelumnya pernah menolak rencana Jaksa Agung ini.

“Presiden Jokowi juga tidak bisa tinggal diam, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Jaksa Agung. Saya kira masih banyak tokoh yang lebih kompeten untuk menjabat Jaksa Agung, apalagi jika bukan politisi yang berasal dari kader partai,” katanya.[Wan]

tags: , , , ,

Related For DPR Diminta Gunakan Hak Angket Atas Deponering Kasus AS dan BW