Perijinan atau Pemalakan?

TRANSINDONESIA.CO – Perijinan yang dipercayakan kepada penguasa adalah untuk memberikan pelayanan keamanan, keselamatan, keindahan,bahkan berbagai edukasi.

Perijinan ini merupakan bagian fungsi control atau sebagai penataan, penjagaan, pelestarian baik bagi manusia, flora, fauna dan habitatnya, infrastruktur dan system-sistem pendukungnya sehingga ada keharmonisan dan ada keteraturan sosial yang menyentuh pemikiran, perasaan dan kehidupan.

Perijinan bukan semata-mata menentukan tarif dan memberikan ijin atas pembayaran tarif yang ditentukan atau disepakati bersama (bila tidak sesuai dengan ketentuan). Perijinan tatkala  dijadikan ajang transaksi, semata-mata menjadi lisensi jual beli saja, maka keteraturan sosial akibatnya akan rusak.

Tatkala kita bertanya apa guna petugas bagian perijinan bagi terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial? Adakah pencerahan, perlindungan, yang diberikan?

Perijinan ini sering dikritik dan menjadi isu yang kritikal, namun lagi-lagi karena banyak kepentingan dan selalu ada bargaining power (dipolitisasi), maka lagi-lagi perijinan akan terus menjadi kepanjangan ndoro-ndoro untuk menjadi penyedot sumber daya.

Perijinan ini semestinya ketat dan penuh dengan standar-standar bagi keteraturan sosial dan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup. Dan bagi orang, institusi yang akan meminta perijinan akan mendapat pencerahan tatkala mampu atau setelah melampaui stadar-standar yang telah ditentukan.

Namun tatkala perijinan malah dijadikan sarana pemalakan maka sebenarnya ini hanya memperbodoh dengan segala aturan yang tidak masuk akal dan mempersulit dan tiada dampak manfaat positif.

Apa yang menjadi tujuan utama perijinan akan menjadi bumerang atau bahkan menjadi sesuatu yang terbalik-balik sehingga perijinan demi benefit kelompok-kelompok tertentu yang tidak mencerahkan danterkesan menyusahkan serta hanya menjadi ajang palak memalak dan adu kekuatan antara aparat dan rakyatnya.[CDL-16022016]

Penulis: Chryshnanda Dwilaksana