TransIndonesia
TransIndonesia

(1) Jangan Jadi Bangsa Brutal !

Tuesday, 26 January 2016, 07:44:52 | TRANSPOLHUKAM

TRANSINDONESIA.CO – Sebagai negara multikultural, bangsa Indonesia seharusnya dapat memelihara perbedaan sebagai suatu keniscayaan, disadari atau tidak Indonesia dalam kehidupan bernegara sangatlah heterogen, hal ini dapat kita lihat dari berbagai aspek, baik aspek kebahasaan, kebudayaan, etnis, suku, maupun Agama.

Dalam negara multikultural, bangsa Indonesia seharusnya tidak alergi dengan perbedaan, dan bisa lebih terbuka, dan toleran dalam menyikapi suatu perbedaan, disamping itu Indonesia juga harus memiliki cara pandang yang terbuka, toleran, dan plural dalam menyikapi dan merespon perbedaan, tiga hal inilah yang seharusnya menjadi penopang dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Tiga poin ini kiranya tidaklah bertentangan dengan “Bhineka Tunggal Ika” yang di jadikan sebagai falsafah negara.

Jika tiga poin yang telah di sebutkan di atas dapat di miliki oleh bangsa Indonesia,  maka niscaya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran negara kita sebagaimana  yang tertera dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, nilai-nilai kebangsaan kita memiliki titik temu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama, baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Khonghucu, maupun Islam artinya kedua nilai tersebut memiliki keselarasan dengan nilai-nilai kebangsaan kita yang tertera dalam Pancasila dan UUD yang telah di cetuskan oleh para founding kita dan di jadikan sebagai dasar hukum.

Selain itu Indonesia juga di sebut sebagai negara hukum dalam hal ini hukum yang di gunakan bukanlah hukum agama, melainkan hukum negara yakni Pancasila dan UUD yang telah di sepakati oleh Para founding kita di negeri ini. Disamping itu bangsa Indonesia juga merupakan bangsa uang bertuhan yang dalam hal ini menjung-jung tinggi nilai-nilai kamanusiaan dalam berbangsa dan bernegara.

Bangsa yang bertuhan, hal ini dapat di lihat dari semua penduduk yang memeluk agama dan aliran kepercayaan, meskipun begitu negara  Indonesia tidak di kategorisasikan sebagai negara “agama” melainkan negara “beragama” artinya negara kesatuan ini tidak menjadikan hukum agama sebagai hukum negara, akan tetapi pijakan hukum yang di gunakan di negeri multikultural ini adalah Pancasila dan UUD 1945.

Deni Iskandar.

Deni Iskandar.

Ini artinya kehidupan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan beragama memiliki porsi yang terpisah, persoalan agama tentunya harus di kembalikan pada pemuka agama, sebagaimana yang telah di atur oleh negara, sementara persoalan negara juga harus di kembalikan pada pemerintah. Pemisahan hukum ini bukanlah konsep ” sekuler ” yang di gagas oleh negara-negara barat pada umumnya, akan tetapi ini merupakan konsekuensi dari hukum yang telah di sepakati di negeri ini.

Hukum negara bukan berlandaskan pada Alkitab, Weda, Tripitka, Alquran dan Hadits maupum kitab kitab yang lainnya, akan tetapi yang di jadikan sebagai sumber hukum di negeri ini adalah Pancasila dan UUD 1945, dalam UUD kita negara dalam hal ini memberikan kebebasan dan menjamin warga negaranya memeluk ajaran agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di anutnya, sebagaimana yang telah di atur dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara dalam hal ini memberikan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Dasar (UUD) kita telah mengatur persoalan yang telah di uraikan di atas, namum kehidupan berbangsa dan bernegara kita dewasa ini telah memiliki kemunduran yang sangat jauh, terdapat kesejangan yang jauh antara yang “Dasein” semestinya dan “Dasolen”  senyatanya, banyaknya persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi di Negeri ini, terutama persoalan kemanusiaan. Bersambung kebagian (2)

Oleh: Deni Iskandar (Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jurusan Perbandingan Agama, Dewan Pembina Koalisi Mahasiswa UIN, Kader HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat).

tags: , , ,

Related For (1) Jangan Jadi Bangsa Brutal !