Pemprov Papua Minta 10 Persen Saham Freeport
TRANSINDONESIA.CO – Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengungkapkan Pemerintah Provinsi Pemprov Papua berkeinginan mendapatkan 10 persen saham PT Freeport Indonesia yang telah berinvestasi di Kabupaten Mimika, Papua, dalam waktu yang panjang.
“Kita dulu ada 17 item yang kemudian diakomodir Presiden ada 11, salah satunya adalah permintaan saham. Waktu itu memang kita minta di zaman Presiden SBY sebelum berakhir, 10 persen itu harus untuk Papua,” ujarnya di Jayapura, Minggu (27/12/2015).
Hanya saja, diakuinya hingga kini belum ada mekanisme yang pasti mengenai proses pembelian saham karena secara materil Pemprov Papua tidak memiliki kemampuan untuk membayar besaran saham yang diyakini mencapai angka puluhan triliun rupiah tersebut.
“Mekanisme pembayarannya seperti apa, tahun buku atau cara lain, tapi 10 persen ini bagaimana bisa kita dapat karena itu biayanya besar. Itu mekanisme terbaik untuk keamanan Papua,” kata dia.
Namun, ia juga menegaskan bahwa pemprov tidak mau bila ada pihak ketiga, dalam hal ini pihak swasta, yang terlibat dalam proses pembelian saham Freeport bagi Papua.
“Kita tidak punya uang, tapi kalau melibatkan pihak ketiga ini akan berdampak tidak bagus bagi kami. Pengalaman Newmont sudah ada, jadi yang terbaik itu yang kita minta. Kita juga harus lihat model blok Mahakam, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kenapa kita tidak cari seperti itu untuk di Freeport,” ucap dia.
“Kita sudah punya tim untuk ke sana, untuk mencari jalan terbaik bagi Papua sehingga paling tidak pemerintah dan masyarakat Papua bisa mendapatkan itu dengan cara yang lebih mudah,” sambung Enembe.
Diingatkannya bahwa pemprov Papua harus mendapat saham Freeport karena hal tersebut sangat berkaitan dengan segala aspek kehidupan di Papua.
“Ada yang bilang pemeritah mau ambil semua, ini bukan persoalan ekonomi saja, ini juga persoalan politik. Kita diskusi terus supaya masa depan Freeport ada kepastian dan investasi bisa jalan,” ucap Enembe.
Sebelumnya, PT Freeport Indonesia meminta kepada tokoh masyarakat Papua agar terus mengawal perusahaan di tengah kondisi politik di Jakarta yang dinamis menjelang masa kontrak karya perusahaan itu berakhir pada 2021.
“Tolong kawal kami sebagai keluarga besar,” kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin ketika memberikan sambutan pada acara Ramah Tamah Manajemen PTFI Bersama Pemangku Kepentingan di Hotel Rimba Papua, Timika, kemarin.
Maroef mengatakan, saat ini banyak orang-orang di luar Papua yang menunjukkan seolah-olah lebih mengetahui Papua, khususnya Freeport.
Padahal yang paling mengetahui dan mengenal masalah Freeport adalah masyarakat Papua, khususnya di sekitar area pertambangan seperti suku Amungme dan Kamoro.
“Orang-orang yang ribut di Jakarta tidak akan merasakan dampak jika perusahaan ditutup. Tapi, masyarakat Papua yang merasakannya,” katanya.
Maroef mengajak masyarakat Papua untuk menggunakan akal dan hati secara paralel berkaitan dengan pengelolaan Freeport. “Freeport tidak akan berjalan sendiri, tapi jalan bersama tokoh masyarakat Papua,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat Papua untuk lebih memikirkan masa depan anak-anak Papua selagi masih ada kontribusi Freeport dalam pembangunan masyarakat di sekitar pertambangan.(Ant/Kum)