Setahun Jokowi-JK Tak Ada “Revolusi” Migas

Thursday, 22 October 2015, 14:30:36 | TRANSBISNIS
Kilang migas ditengah laut.(Dok)

Kilang migas ditengah laut.(Dok)

TRANSINDONESIA.CO – Setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala (Jokowi-JK), belum juga membuat langkah besar dan “mental revolusiner” dalam kebijakan minyak dan gas (Migas).

Indikasinya, RUU Migas belum bergerak cepat dan tidak mengubah fundamental usaha Migas. Misalnya soal kelembagaan pelaksana kuasa pertambangan paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK). SKK Migas hanya kebijakan sementara, dan ganti baju saja. Namanya juga satuan kerja khusus, bukan lembaga negara permanen.

“Setahun memerintah, tidak terdengar kebijakan hukum (legal policy) dalam RUU Migas yang   revolusioner. Belum ada kebijakan hukum permanen “Oil for Peoples” dari era Pemerintahan Jkw-JK yang utamakan Pertamina sebagai National Oil Company (NOC). Misalnya untuk Blok Mahakam yang diusahakan kontraktor asal Prancis dan Jepang, yang bakal berakhir tahun 2017, belum ada kepastian dikelola 100% oleh Pertamina. Padahal, sejak 2009 Pertamina menyurati Pemerintah agar ditunjuk menjadi pengelola Blok Mahakam. Menurut data, kandungan terbukti yang tersisa pada tahun 2017 sekitar 10 triliun kubic feet (TCF) gas dan 190 juta barrel minyak,” kata Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI), Muhammad Joni (Ketua) didampingi Wakil Sekretaris Jendral MKI, Irwansyah Boteng di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Padahal lanjut Joni, merujuk pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam berbagai putusannya berkaitan Hak Menguasai Negara (HMN) atas Migas dan Sumber Daya Air (SDA), dinyatakan ihwal pengelolaan HMN atas Migas dan SDA diutamakan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Dengan dalil itu, pengelolaan Blok Mahakam dan blok-blok lain yang bakal berakhir kontrak, dioprioritaskan kepada Pertamina sebagai BUMN dan NOC,” ujarnya.

Dari data hingga tahun 2021 kata Joni, ada sekitar 29 kontrak blok migas dengan beberapa international oil company (IOC), misalnya Blok ONWJ, Blok Attaka, Blok Lematang, Blok Mahakam yang berakhir kontra tahun 2017.

Blok Buka Seram Non-Bula Block, Blok Pendaopo, Blok jambi Merang (2019), Blok South Jambi B, Blok Selat Malaka, Blok Brantas, Blok Salawati, Blok Kepala Burung A, Blok Sengkang, Blok Makassar Strait Offshore Area A (2020), Blok Trokan, Blok Buntu Segat, Blok Muriah, Blok Selat Panjang (2021).

“Berbeda dengan kiprah negara-negara luar, pemerintahanya justru mendukung ekspansi NOC untuk memenuhi ketahanan energi. Sangat beralasan jika Pertamina diberi posisi utama dalam industri Migas untuk menghasilkan energi guna menyokong ketahanan energi bangsa,” tambahnya.

Sebagai NOC, Pertamina kembali leluasa ke segala lini usaha Migas demi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tentu saja Pertamina terus membenahi korporasi, bebas korupsi, dan patuh dengan tata kelola perusahaan Migas.

“Kalau kemampuan dijadikan dalih menghempang Pertamina, itu dalih usang. Buktinya, Pertamina sukses dalam pengelolaan Offshore North West Java pasca lepas dari British Petroleum Indonesia dan West Madura Offshore dari Kodeco Energy Co. Saat ini, kedua blok migas ini sudah mengalami peningkatan produksi minyak jadi 45 ribu barrel dari sebelumnya hanya 20 ribu barrel,” tuturnya.

Pemerintah dan DPR kata Joni, mesti sepakat agar mengambil legal policy permanen dalam RUU Migas atau setidaknya membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang memprioritaskan perusahaan Migas nasional (National Oil Company/NOC) mendapat perhatian dan perlakuan khusus sesuai amanat berbagai putusan MK ihwal HMN.

Cukup alasan untuk menyegerakan RUU Migas atau terbitkan Perppu yang menyudahkan kontraktor Migas asing. RUU Migas mesti menormakan cukup satu periode kontrak saja untuk perusahaan Migas internasional. Jika tidak, berarti belum ada “revolusi” dalam industri Migas.

“Entah, mungkin masih dibayangi neoliberalisme yang memeretreli usaha migas menjadi tidak terintegrasi dan kecil-kecil. Terkucil di negeri sendiri,” ucapnya.(Yan)

tags: ,

Related For Setahun Jokowi-JK Tak Ada “Revolusi” Migas