IPW Minta Jokowi Lantik BG Sebelum Lawatan Ke LN
TRANSINDONSIA.CO – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, Presiden joko Widodo diminta segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri sebelum Presiden melakukan lawatan ke luar negeri.
Permintaan tersebut dikatakan Neta, karena IPW menilai ada enam alasan kenapa Presiden Jokowi harus segera melantik BG yakni, pertama, Presiden Jokowi harus memperjuangkan secara maksimal calon Kapolri yang sudah diusulkannya ke DPR.
“”Sehingga Jokowi tidak menjadi pecundang dan dituduh melecehkan DPR, Polri maupun melecehkan dirinya sendiri,” kata Neta dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Kedua kata Neta, Presiden Jokowi jangan mau dan membiarkan dirinya dilecehkan serta dihina, ketika seseorang sudah dijagokannya kemudian dimanuver KPK dengan cara dijadikan sebagai tersangka secara mendadak.
Sedangkan alasan ketiga lanjut Net, Presiden Jokowi harus konsisten dan berpegang teguh pada konstitusi. DPR sudah menyetujui BG sebagai Kapolri sehingga pencalonannya sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan konstitusi.
“Alasan keempat, Presiden Jokowi jangan mau membiarkan dirinya diombang-ambingkan opini pihak-pihak tertentu, baik dari dalam istana maupun di luar istana,” kata Neta.
Untuk alasan kelima lanjut Neta, Presiden harus patuh hukum, termasuk patuh pada asas praduga tak bersalah. Di dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa calon Kapolri yang ditersangkakan tidak bisa dilantik menjadi Kapolri.
“Terakhir keenam, Presiden harus melihat secara jernih bahwa ada kejanggalan dalam penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK, sehingga warna kriminalisasi dan pembunuhan karakternya sangat kental. Untuk itu Presiden harus membentuk tim etik yang netral untuk mengusut kejanggalan tersebut,” kata Neta.
Karena itu tambah Neta, IPW menilai bahwa Jokowi perlu segera melantik BG sebagai Kapolri karena sudah mendapat persetujuan DPR sebagai legitimasi suara rakyat.
“Untuk itu Jokowi perlu bersikap tegas. Ini cara ampuh untuk menyelesaikan situasi yang makin semrawut pasca konflik KPK vs Polri. Jika Presiden tidak tegas sebagai kepala negara dan cenderung terombang ambing dalam opini pihak-pihak tertentu, sama artinya Jokowi abai pada konstitusi dan tidak patuh hukum,” tambahnya.
Dikatakannya, sikap Jokowi yang tidak tegas hanya akan membuat konflik KPK vs Polri akan terus berkepanjangan.
“Sebaliknya, jika Jokowi tegas segera melantik BG sebagai Kapolri, satu masalah konstitusi selesai sudah. Jika pun nanti dalam proses selanjutnya, BG ternyata terbukti menerima gratifikasi, Presiden punya hak prerogatif untuk mencopot dan menggantinya,” katanya.(dam)