Perusahaan Penggarap “Kartu Sakti” Jokowi Di Bekasi

Tiga kartu sakti Jokowi menyisahkan permasalahan.
Tiga kartu sakti Jokowi menyisahkan permasalahan.

TRANSINDOENSIA.CO – Polemik “Kartu Sakti” yang dirilis Presiden Jokowi terus bergulir. Kini terungkap, sebuah perusahaan kecil CV Grammi Communication Technology di Bekasi, Jawa Barat, yang mendapat penunjukkan langsung untuk memproduksi kartu-kartu tersebut. Milik siapakah CV yang bergerak dibidang pembuatan kartu dan percetakan tersebut?

Dari data yang dimiliki Pemkot Bekasi yang ditayangkan melalui web resminya : http://bekasikota.go.id/files/fck/SIUP(20).pdf, tertulis di daftar nomor 26, pemilik CV Grammi Communication Technology yang berkantor di Jalan Raya Kodau No. 4/50,  Jatimekar, Jatiasih,  Bekasi itu bernama Bimo Sarashadi.

Kemiripan nama itu membuat banyak kalangan mengkaitkan pemilik CV itu dengan Bimo Putranto yang masih kontroversi terkait kasus mark up bus transjakarta yang karatan. Kasus itu menjadi menarik karena mantan Dishub DKI Jakarta Udar Pristono menyeret-nyeret nama Jokowi.

Dalam keterangan itu izin usahanya dimulai tahun 2012  dan berlaku selama 5 tahun. CV Grammi bukan perusahaan baru, perusahaan berdiri tahun 1995 dulunya bernama PT Grajaya Grammi Grafika yang bangkrut di tahun 2009 karena tersangkut perkara wanprestasi, semua asetnya disita, kemudian mendirikan CV baru bernama CV Grammi Communication Technology.

Perihal proses ini tidak melalui tender, alias dengan cara penunjukkan langsung dibenarkan Kartika Chandra Sari, Marketing support CV Grammi kepada salah satu koran ibukota.

“Ini bukan tender yang saya tahu, tapi penunjukan langsung. Apakah ini juga cuma cetak 10 ribu kartu atau nanti dilanjutkan, saya belum tahu,” ungkap Kartika.

Masih menurut Kartika, untuk tahap awal, tiga kartu yang dicetak CV Grammi dengan jumlah 10.000 kartu. Ketiga kartu yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Ternyata proses penunjukkan langsung dilakukan pada akhir Oktober lalu. Menariknya, penunjukkan langsung itu tidak langsung dilakukan pemerintah melalui kementerian terkait, tetapi melalui salah satu BUMN perbankan. “Seingat saya melalui Bank Mandiri,” jelas Kartika.(wb/sof)

Share
Leave a comment