9 Pejabat Kota Ternate Dinonjobkan

TRANSINDONESIA.CO – Wali Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Burhan Abdurahman melantik 121 pejabat di lingkup Pemkot Ternate dan Sembilan diantaranya dinonjobkan dari jabatannya.

“Pejabat yang dilantik itu dimulai dari eselon IV sebanyak 81 orang yang tersebar dari berbagai SKPD ditambah lima jabatan lurah, 16 pejabat eselon III, empat eselon II serta 21 orang diantaranya Kepala Sekolah di Kota Ternate, meskipun sebagian besar ada pejabat yang dilantik, namun ada 9 pejabat eselon IV yang dinonjob, dan satu diantaranya, Sekretaris Bappeda Kota Ternate juga ikut dinonjobkan,” kata Walikota di Ternate, Minggu (7/9/2014).

Wali Kota Ternate yang saat itu didampingi Wakil Wali Kota Ternate Arifin Djafar dan Plt Sekkot Tauhid Soleman menyatan, pelantikan pejabat di lingkup Pemkot Ternate merupakan bagian dari penyegaran.

“Para pejabat yang dilantik ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama para lurah di masing-masing wilayah kerja,” ujarnya.

Dari deretan sejumlah pejabat yang dilantik, tiga diantaranya mendapat promosi ke jabatan eselon II yakni Sofyan Wahab, SP, ME yang sebelumnya Sekretaris pada BP4K Kota Ternate dipromosikan menjadi Kepala BLH Kota Ternate menggantikan Nulzuluddin Sjah, kemudian Nulzuluddin menduduki posisi baru sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Hukum.

Sedangkan Abdullah Hi M Saleh menjadi pejabat baru sebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Ternate dan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Ternate, Husen Alting, SE, MM dilantik sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan.

Hingga saat ini, pejabat penggantinya belum juga ada, hal itu dimaksudkan agar pada hari-hari ke depan jika dimungkinkan ada pejabat eselon II yang dianggap bisa dan dipercayakan untuk mengisi jabatan tersebut baru disesuaikan.

Walikota mengatakan, terkait dengan roling jabatan ini merupakan sesuatu yang dinamika sesuai dengan kebutuhan organisasi, mungkin besok-besok ada beberapa jabatan pejabat eselon II yang dinilai mampu diisi baru disesuaikan.(ant/kum)