DPRD Minta Gubernur Ingatkan Bupati/Walikota se-Sumut Waspada Bencana
TRANSINDONESIA.CO – Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho diminta mengingatkan seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana terkait dengan meningkatnya curah hujan belakangan ini.
Ketua Komisi E DPRD Sumut Brilian Moktar di Medan, Minggu (31/8/2014), mengatakan, Pemprov Sumut diharapkan sudah mengetahui kemungkinan yang terjadi menyusul adanya peningkatan curah hujan dari BMKG.
Dari pengalaman sebelumnya, peningkatan curah hujan tersebut sering menimbulkan bencana, mulai dari banjir hingga longsor yang menutup ruas jalan dan menimpa perumahan warga.
Karena itu, diperlukan kesiapsiagaan agar peningkatan curah hujan tersebut tidak menghadirkan bencana yang menimbulkan kerusakan berarti, termasuk korban jiwa.
Dengan kesiapsiagaan tersebut, diharapkan pemkab dan pemkot di Sumut dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk, termasuk mampu bertindak cepat jika mengetahui peristiwa bencana alam akibat hujan.
Selain mengingatkan pemkab/pemkot, Pemprov Sumut juga diharapkan mengoordinasikan penanganan debit air yang meningkat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Meski memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi upaya preventif untuk mengurangi risiko terburuk hanya dapat dilakukan dengan pemanfaatan fungsi SKPD terkait.
“Upaya preventif tidak bisa ditangani BPBD, tetapi SKPD yang bersangkutan,” katanya.
Ia mencontohkan peranan Dinas Pertanian untuk memperhatikan lahan pertanian, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) untuk menjaga irigasi dan sungai, Dinas Binamarga untuk menjaga kondisi jalan dan jembatan, serta Dinas Pertambangan dan Energi untuk mengingatkan perusahaan tambang dan kegiatan penambangan agar berhati-hati.
Fungsi Dinas Binamarga sangat dibutuhkan agar menyiagakan alat berat jika mengetahui ada peristiwa longsor akibat curah hujan yang tinggi di daerah tertentu.
Dari pemantauan selama ini, cukup banyak daerah yang rawan longsor, terutama ruas jalan menuju kawasan wisata seperti Berastagi di Kabupaten Karo dan Danau Toba di Parapat, Kabupaten Simalungun.
“Jangan sampai longsor menyebabkan masyarakat harus antre berjam-jam menuju Berastagi atau Parapat,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Selain peringatan ke pemkab/pemkot, Pemprov Sumut juga diharapkan meningkatkan koordinasi dengan Kodam I Bukit Barisan agar dapat mengerahkan prajurit TNI dengan segera jika terjadi bencana alam.
“Hampir di setiap daerah ada batalyon TNI. Jadi, mereka dapat dimintai bantuan jika terjadi bencana,” ujar Brilian.
Kepala BPBD Sumut Saleh Idoan Siregar mengatakan, potensi bencana alam disebabkan meningkatnya curah hujan tersebut merupakan kelaziman ketika provinsi itu memasuki musim penghujan.
Karena itu, BPBD Sumut rutin melakukan sosialisasi kewaspadaan agar seluruh pemkab/pemkot di Sumut untuk menjaga berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
Peringatan untuk waspada itu semakin diperkuat untuk daerah-daerah tertentu yang sering mengalami bencana alam akibat meningkatnya curah hujan.
Di antaranya Kabupaten Labuhan Batu Utara yang sering mengalami banjir yang menggenangi permukiman masyarakat akibat luapan Sungai Aeknopan.
“Sekarang pun, sungai itu sudah meluap dan menggenangi rumah warga,” katanya.(ant/don)