Tinjau Posko Angkutan Terpadu Lebaran, Presiden Sebut Jokowi Senang
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(dok)
TRANSINDOENSIA.CO – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau Pos Koordinasi (Posko) Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2014, di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2014) petang.
Presiden melakukan video conference dengan petugas lapangan di Pelabuhan Batam, Stasiun Gubeng Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar), dan Terminal Tirtonadi (Solo).
Presiden dalam arahannya berpesan, agar posko-posko di sejumlah daerah bekerja 24 jam dan maksimal dalam melayani pemudik.
“Yang sabar, mereka (pemudik) itu setahun sekali ingin bertemu orang tuanya, saudara-saudaranya, teman-temannya, yang dimilikinya. Selamat bertugas. Saya berharap mudik Lebaran 2014 ini dapat terlaksana dengan lebih tertib, lancar, aman, dan selamat sampai tujuan,” ujar Presiden SBY.
Di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, menurut Kepala Terminal Agus Eko Susanto, saat bersamaan bisa sampai 100 unit bus masuk terminalnya, sebagian besar dari Jakarta, baik melalui bus reguler maupun bus gratis (mudik gratis). Tentu ini membuat terminal penus sesak. “Selebihnya semua berlangsung baik,” kata Agus.
Mendengar laporan tersebut, Presiden meminta Agus tetap siaga. “Jangan minum kopi dulu ya. Kalau berita mudiknya baik, Pak Jokowi senang ini mendengarnya,” ujar SBY. Jokowi adalah mantan Walikota Solo.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam penjelasannya di Posko Nasional Kemenhub menyampaikan bahwa posko ini dibentuk untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan Lebaran terpadu 2014. Posko juga digunakan untuk memantapkan koordinasi antarpetugas instansi terkait serta pihak-pihak di luar pemerintah.
“Dengan keberadaan posko terpadu ini, permasalahan di lapangan dapat cepat diketahui serta dapat cepat pula dicarikan jalan keluarnya,” Bambang menjelaskan.
Tahun ini diperkirakan total pemudik mencapai 30 juta orang, dan 70 persen dari mereka akan menggunakan jalan raya, baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.
“Pada kondisi ini, yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan pengaturan sehingga kapasitas yang ada dapat berfungsi seoptimal mungkin mungkin untuk melayani,” Bambang menambahkan.
Hadir dalam peninjauan ini Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Seskab Dipo Alam, dan Kapolri Jenderal Sutarman.(pri/sof)