Mabes Polri Kembali Menangkap Polisi Nakal di Polda Kalbar, Polres Jaktim dan Polres Tegal
TRANSINDONESIA.CO – Mabes Polri harus segera mengumumkan hasil Operasi Tangkap Tangan(OTT) yang dilakukan terhadap pejabat reserse di tiga daerah yakni Polres Metro Jakarta Timur, Polres Tegal, Jawa Tengah dan Polda Kalimantan Barat, lama ini.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dan dalam siaran persnya kepada Transindonesia.co, Kamis (15/5/2014).
Menurut Neta, hal ini bertujuan agar publik mengetahui bahwa sasaran OTT Polri tidak hanya jajaran lalulintas tapi juga sudah melebar ke jajaran reserse.
Lebih lanjut dikatakannya, belum lama ini ada tiga OTT yang dilakukan ke jajaran Reserse, yakni berupa OTT terhadap pejabat Reserse di Polres Metro Jakarta Timur.
“Ada pejabat Resrse di polres Metro Jakarta Timur yang tertangkap tangan saat menerima uang suap. OTT juga dilakukan terhadap pejabat reserse di Polda Kalimantan Barat tertangkap tangan saat menerima uang suap dari penyelundup gula. Lalu, OTT terhadap pejabat Reserse di Polres Tegal,” kata Neta.
Mabes Polri kata Neta, perlu menjelaskan ketiga OTT tersebut secara rinci, siapa saja pejabat reserse yang tertangkap tangan.
“Berapa besar uang suap yang disita, siapa penyuapnya, dan apa tindakan yang dilakukan terhadap pelaku,” ujar Neta.
Dalam operaso OTT ini, IPW memberi apresiasi pada Mabes Polri yang melakukan operasi senyap untuk membersihkan institusinya dari oknum-oknum nakal.
Namun, IPW mendesak OTT harus segera menyentuhkan ke jajaran SDM dan pendidikan Polri. Saat ini misalnya, Polri sedang membuka penerimaan SPN, Polwan, Polisi Sumber Sarjana, dan Sespim. Isu yang beredar menyebutkan suap menyuap untuk SPN dan Polwan mencapai Rp200 juta hingga Rp250 juta perorang.
Sedangkan untuk Sespim mencapai Rp300 juta sampai Rp500 juta.
“IPW sudah menyampaikan informasi ini ke Propam Polri dan meminta segera menurunkan tim untuk mengusutnya. Daerah rawan yang harus ditelusuri adalah Polda Sumatera Utara, Banten, Polda Metro Jaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Kalimantan Timur, serta Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
“Proyek pengadaan Polri juga perlu dilakukan OTT. Sebab, mafia proyek sengaja merekayasa agar proyek-proyek besar di Polri selalu jatuh ke mereka,” kata Neta.
Neta menyebutkan, para mafia proyek itu adalah TS, R, MA, S, dan Mar.
“Mereka bekerja sama dengan oknum pati Polri dan oknum DPR, yakni HH, AS, SN, dan BS. Polri jangan mau kalah dengan KPK yang makin agresif menjadikan anggota DPR sebagai tersangka korupsi,” ungkap Neta.(yan)