Kini, Giliran SBY Yang di Somasi

Wednesday, 29 January 2014, 19:30:07 | TRANSPOLHUKAM

SBY

 
TRANSINDONESIA, Jakarta : Setelah melayangkan somasi kepada Rizal Ramli dan Fahri Hamzah, kali ini giliran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disomasi aktivis Petisi 28 terkait pelaksanaan pemilu yang dituding inkonstitusional.

“Berdasar putusan MK nomor 14/PPU-XI/2013, telah menyatakan bahwa pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden yang mengatur bahwa pelaksanaannya setelah legislatif, yaitu Pasal 3 ayat 5, Pasal 12 ayat 1, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar kuasa hukum Petisi 28, Taufik Budiman di Komoleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2014).

Dalam surat somasi tersebut, ada sembilan tuntutan yang diajukan oleh Petisi 28,  Taufik mengatakan, somasi tersebut tidak hanya dilayangkan untuk SBY, melainkan juga untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu.

Dengan melaksanakan pemilu secara terpisah, mereka pun menuding pemerintah telah melakan pemborosan uang negara yang mencapai Rp5 hingga 10 triliun.

“Pemilu terpisah adalah penghamburan uang negara di tengah kondisi bencana dan krisis ekonomi yang dirasakan rakyat Indonesia,” terangnya.

Perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada dan secara nyata merugikan keuangan negara, kata Taufik, merupakan tindak pidana korupsi.

“Kami menunggu tindakan konkrit dari Presiden dan KPU untuk mengumumkan pada rakyat tentang penundaan jadwal Pemilu sampai batas waktu tanggal 3 Februari 2014 pukul 11.00 WIB,” tegasnya.

Bila tuntutannya tak mendapat respons, Taufik mengancam akan mengajukan laporan ke Mabes Polri secara pidana dan perdata.

Demi melancarkan keinginannya tersebut, Taufik mengatakan, kliennya juga akan melakukan class action ke PTUN disejumlah kota dengan menuntut KPU Daerah agar melakukan penundaan pelaksanaan Pemilu 2014.(okz/saf)

Related For Kini, Giliran SBY Yang di Somasi